Jakarta, Gatra.com- Pengamat Politik Lucius Karus mengatakan fasilitas hotel untuk isolasi mandiri atau isoman khusus anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang positif COVID-19 itu tidak penting di tengah situasi pandemi ini serta secara mendasar perlu ditolak.
"Dan di sisi lain saya kira, alasan praktis situasi pandemi ini bukan waktu yang tepat kemudian bagi siapapun termasuk DPR, kemudian untuk membangun semacam "tembok pemisah" dengan orang lain gitu ya," sambungnya, saat dihubungi oleh Gatra.com lewat sambungan telepon pada Jumat petang, (30/7).
Sementara itu Lucius mengatakan di mana-mana tampak semangat kolektif dari masyarakat untuk membangun solidaritas, guna berempati bersama di hadapan begitu banyaknya yang sedang menderita karena pandemi virus corona ini. "Sehingga fasilitas isolasi mandiri yang kemudian ingin diberikan kepada anggota DPR ini, bagi saya merupakan bentuk atau upaya dari DPR sebagai wakil rakyat, justru untuk membangun "tembok pemisah" dengan rakyatnya sendiri gitu ya," lanjutnya.
Peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menuturkan, DPR yang isinya adalah wakil rakyat dan karena posisi itu kemudian mereka diharapkan justru menjadi penyambung suara rakyat di tengah situasi pandemi yang sulit ini. Akan tetapi, mereka justru lebih memilih untuk meninggikan dirinya dengan membuat posisi yang berbeda seperti fasilitas isoman tersebut.
"Jadi, dari situ sih saya melihat bahwa DPR ini justru menunjukkan sisi ketidakpedulian dan tidak punya empati dengan rakyat gitu ya, ketika kemudian mereka ingin lebih dihargai atau dilayani oleh fasilitas-fasilitas khusus. Yang berikutnya saya kira, bicara soal fasilitas ini saya kira memang hampir sejak dilantik dan dari DPR satu ke DPR periode yang lainnya, isu fasilitas istimewa untuk anggota DPR ini selalu saja menjadi semacam isu yang terus berulang-ulang," ungkapnya.
"Jadi, fasilitas-fasilitas yang mendandani anggota DPR ini oleh mereka gitu kemudian dianggap sebagai apa gitu ya, instrumen agar mereka semakin dikenal oleh rakyat. Saya kira ini pandangan yang keliru karena seperti yang saya katakan tadi, DPR tuh mestinya dikenal karena melaksanakan fungsi-fungsi mereka, kalo mereka kemudian melaksanakan fungsi-fungsinya secara memadai, mereka tak perlu dandanan khusus untuk kemudian dikenal oleh rakyat. Karena raykat pasti akan mengingat mereka ketika apa, aspirasi rakyat itu telah diperjuangkan oleh DPR hingga menghasilkan kebijakan maupun RUU atau anggaran ataupun pengawasan yang memadai terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, begitu," tambah Lucius.
