Jakarta, Gatra.com - Para menteri luar negeri dari Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) telah menunjuk wakil Menteri Luar Negeri Brunei Darussalam, Erywan Yusof sebagai utusan khusus untuk Myanmar pada Rabu (04/08).

Penunjukan Erywan Yusof sebagai utusan khusus telah disepakati dalam komunike bersama (joint communique) pertemuan ke-54 para menlu ASEAN (ASEAN Ministerial Meeting/AMM). Proses pengesahan komunike tersebut memakan waktu hingga dua hari karena terdapat isu yang tertunda, terutama terkait paragraf khusus tentang Myanmar.

“ASEAN kompak dengan dukungan terhadap Dato’ Erywan sebagai special envoy,” ujar Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kemlu RI Sidharto R Suryodipuro saat menyampaikan keterangan pers secara virtual (04/08).

Erywan ditugaskan untuk mengakhiri kekerasan di Myanmar, membuka dialog antara penguasa militer dan lawan mereka di negara yang tengah dilanda krisis tersebut. Selain itu, Diplomat tersebut turut ditugaskan untuk mengawasi paket bantuan kemanusiaan.

Diketahui, sebelumnya pada pertemuan tingkat tinggi darurat pertama yang berlangsung di Jakarta pada April lalu, sepuluh negara ASEAN telah sepakat menyetujui lima poin konsensus terkait krisis Myanmar.

Adapun isi lima poin konsensus tersebut yakni, pertama, kekerasan di Myanmar harus segera dihentikan dan semua pihak harus menahan diri sepenuhnya.

Kedua, segera mulai dialog konstruktif antara semua pihak terkait di Myanmar untuk mencari solusi damai demi kepentingan rakyat. Ketiga, penunjukan utusan khusus ASEAN yang akan memfasilitasi mediasi proses dialog dengan bantuan Sekretaris Jenderal ASEAN.

Keempat, ASEAN akan memberikan bantuan kemanusiaan melalui AHA Centre. Terakhir, utusan khusus dan delegasi akan mengunjungi Myanmar untuk bertemu semua pihak terkait.

Sampai saat ini, perkembangan penerapan kelima konsensus ASEAN itu dipertanyakan oleh komunitas internasional. Penunjukan utusan khusus untuk masalah Myanmar juga nyatanya telah tertunda selama berbulan-bulan.

Pada pertemuan para menteri luar negeri negara ASEAN Senin (2/08), menteri luar negeri Indonesia Retno Marsudi mempertanyakan status rezim militer di Asean karena menolak pencalonan Erywan. Meski, setelah diadakan negosiasi lebih lanjut dan pertemuan pada hari ini, penunjukkan Erywan akhirnya mendapatkan persetujuan.

Erywan akan segera memulai pekerjaannya. Ia akan mendapatkan akses penuh ke semua pihak di Myanmar, termasuk sejumlah tokoh oposisi Myanmar seperti pemimpin terguling Aung San Suu Kyi.

Hanya saja masih belum pasti apakah dan kapan para pemimpin militer Myanmar akan mengizinkan akses kepada Suu Kyi, yang telah ditahan bersama para pemimpin politik lainnya dan diadili atas sejumlah tuduhan.

Dikutip straitstimes.com, berdasarkan penghitungan Asosiasi Bantuan Independen untuk Tahanan Politik, lebih dari 900 orang tewas akibat tindakan pihak berwenang di Myanmar sejak kudeta Februari lalu, dan kebanyakan korban tewas terjadi dalam aksi-aksi protes antipemerintah. Korban jiwa turut jatuh dari kalangan militer dan polisi lantaran perlawanan bersenjata dari kelompok-kelompok oposisi.

Perwakilan rezim militer Myanmar pada pertemuan hari ini menolak permintaan dari anggota ASEAN untuk memberikan kebebasan kepada pekerja kemanusiaan untuk mengirimkan bantuan ke daerah-daerah yang tengah membutuhkan pertolongan.

Kehadiran perwakilan Junta Militer dalam pertemuan tersebut mendapatkan kritikan dari komunitas Internasional, pasalnya ASEAN dianggap memberikan legitimasi kepada mereka.

Sebagai informasi, pada Ahad (1/08) lalu, Pimpinan Junta Militer, Min Aung Hlaing, mengumumkan dia telah ditunjuk sebagai perdana menteri dan mengulangi janji untuk mengadakan pemilihan pada tahun 2023.