Home Ekonomi DKP Kendal: Kelangkaan Solar Nelayan karena Kuota Terbatas

DKP Kendal: Kelangkaan Solar Nelayan karena Kuota Terbatas

Kendal, Gatra.com – Kelangkaan solar bersubsidi yang dikeluhkan nelayan Kelurahan Bandengan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, dibantah Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kendal. Menurut Plt Kepala DKP Kendal, Hudi Sambodo, yang terjadi saat ini bukan kelangkaan solar, namun karena terbatasnya kuota BBM bersubsidi.

Dikabarkan, sudah sepekan terakhir nelayan di Kelurahan Bandengan harus mengantre di SPBN untuk mendapatkan solar bersubsidi. Nelayan yang biasanya setiap hari mendapatkan kuota 40-50 liter, hanya mendapat jatah 20 liter. Akibatnya, nelayan tak bisa melaut. Nelayan harus mengantre selama 2 hari agar kebutuhan sekali melaut yang membutuhkan solar sekitar 40-50 liter dapat terpenuhi.

"Tidak ada kelangkaan solar, yang ada itu kuotanya terbatas. Kalau dibagikan semua, hanya bisa untuk mencukupi kebutuhan nelayan sampai bulan September dan Oktober. Akibatnya, di bulan November dan Desember akan kehabisan kuota," kata Hudimelalui sambungan telepon, Jumat (6/8).

Hudi menyampaikan, di tahun 2021 ini, nelayan di Kendal hanya mendapatkan kuota BBM bersubsidi sebanyak 7.150 kiloliter dari pemerintah melalui BPH Migas. Padahal, untuk memenuhi kebutuhan nelayan di Kabupaten Kendal, DKP Kendal telah mengajukan kuota sebesar 11.400 kiloliter.

"Dengan kondisi yang terbatas ini, kita melakukan penekanan pada penyaluran BBM bersubsidi agar kuota yang ada bisa tersalurkan sampai akhir tahun," ungkapnya.

Penekanan penyaluran BBM bersubsidi dilakukan sejak bulan Agustus. Sepanjang Januari–Juli pihaknya telah menyalurkannya dengan kuota maksimal kepada nelayan Kendal.

Disampaikan, DKP Kendal saat ini tidak bisa mengajukan tambahan kuota solar subsidi kepada pemerintah pusat. Pihaknya hanya bisa mengusulkan tambahan kuota BBM bersubsidi di tahun depan.

"Kondisi ini tidak hanya terjadi di Kendal saja, juga di daerah-daerah lain. Jadi tidak langka, tetapi kuota bantuan yang ada belum menjangkau semuanya. Pemerintah ingin ada kemandirian warga. Nelayan bisa langsung beli kekurangan kebutuhannya ke SPBU. Kalau butuh rekomendasi, akan kita siapkan," ucapnya.

 

1391