Jakarta, Gatra.com - Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menyayangkan pemerintah tidak menjadikan sektor pertanian sebagai fokus utama kebijakan APBN 2022. Hal tersebut disampaikan Johan setelah mendengar pidato kenegaraan dan nota Keuangan APBN 2022 yang disampaikan Presiden Joko Widodo Senin (16/8) lalu.
Dalam muatan pidato tersebut Pemerintah merencanakan pertumbuhan ekonomi 2022 dalam kisaran 5,0-5,5 persen, namun menurutnya sangat disayangkan pemerintah tidak menjadikan sektor Pertanian sebagai fokus utama kebijakan APBN 2022.
Padahal, Johan mengatakan pertumbuhan sektor pertanian mencapai 1,75 persen pada tahun 2020 dan pangsa PDB sektor pertanian naik menjadi 13,71 persen, serta tenaga kerja pertanian naik dari 36,71 juta pada Agustus 2019 menjadi 41,13 pada Agustus 2020.
"Hal tersebut harusnya jadi dasar pertimbangan pentingnya memperkuat sektor pertanian pada masa pandemi ini," ujar Johan dalam keterangan persnya, Selasa (17/8).
Menurutnya, pemerintah harusnya sadar bahwa pertanian membutuhkan dukungan APBN untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. Agar Indonesia terhindar dari resesi ekonomi, Johan menegaskan hendaknya pemerintah menjadikan pertanian sebagai basis ekonomi dalam mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran yang semakin meningkat pada masa pandemi ini.
"Jangan hanya terobsesi pada pembangunan infrastruktur namun masa pandemi ini diperlukan keberpihakan nyata terhadap nasib para petani untuk menikmati kemerdekaan dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional," tutur politisi Fraksi PKS ini.
Ia menggarisbawahi isi pidato Presiden Jokok Widodo bahwa pemerintah terus mengembangkan sektor pangan untuk membangun kemandirian pangan, namun Johan menegaskan realitasnya dari sisi dukungan anggaran sangat tidak memadai karena nota APBN 2021 senilai Rp21,8 triliun namun dilakukan kebijakan refocusing hingga menjadi Rp15,5 triliun.
"Ini artinya pemerintah melakukan pemotongan Rp6,3 triliun untuk kepentingan yang terkait urusan pangan dan tentunya bertolak belakang dengan semangat membangun kemandirian pangan," sesal Johan.
Johan mengungkapkan dukungan pemerintah terhadap pangan patut dipertanyakan pada masa pandemi ini. Kebijakan saat ini telah berdampak pada penurunan target produksi pangan nasional dan juga faktanya Indonesia masih bergantung dengan impor pangan seperti komoditas bawang putih dengan realisasi impor mencapai 575.473 ton, impor daging sapi/kerbau sebesar 298.260 ton dan impor gula pasir sebesar 971.295 ton serta impor komoditas lainnya.
"Saya tegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan pangan domestik yang selalu tergantung dengan impor telah menciderai kemandirian pangan nasional," tandasnya.
Legislator yang berasal dari Pulau Sumbawa ini mengingatkan pemerintah bahwa pandemi Covid-19 memberikan dampak buruk pada kinerja ekonomi Indonesia dan harus diakui oleh semua pihak bahwa sektor pertanian masih menunjukkan kinerja yang cukup bagus.
"Maka melalui momentum Hari Kemerdekaan ini saya tekankan agar pemerintah berupaya untuk menjaga harga beli produk petani di periode musim panen serta dibuat kebijakan pengendalian inflasi yang menunjukkan keberpihakan kepada petani," pungkasnya.
