Jakarta, Gatra.com - Ketua Umum Asosiasi Daerah Penghasil Panas Bumi Indonesia (ADPPI), Hasanuddin buka suara soal pembentukan Holding Geothermal Indonesia dan rencana Initial Public Offering (IPO).

"Pada prinsipnya (kami) mendukung kebijakan pemerintah melalui Kementerian BUMN dalam mengintegrasikan berbagai BUMN di bidang pengusahaan panas bumi," katanya di Jakarta, Jumat (20/8).

Menurutnya, pemerintah harus fokus pada pembentukan Holding Geothermal Indonesia. Rencana IPO, seharusnya dipisahkan sebagai bagian dari langkah perusahaan setelah holding terbentuk.

Selain itu, pembentukan holding juga memerlukan akselerasi yang komprehensif. Lantaran pengintegrasian sumber daya berbagai BUMN perlu dilakukan secara cermat dan dengan prinsip kehati-hatian.

"Khususnya menyangkut asset dan berbagai kontrak kerja sama di berbagai lapang panas bumi. Sehingga negara tidak dirugikan dan menghindari masalah hukum dikemudian hari," jelas Hasanuddin.

Selanjutnya, Kementerian BUMN juga diminta untuk mempertimbangkan keikutsertaan pemerintah daerah dalam pembentukan holding ini. Keterlibatan daerah menjadi wujud keadilan dan hak mendapatkan manfaat dari pengusahaan panas bumi secara nyata.

"Perlu juga dipertimbangkan dan menjadi bagian saran atau pendapat hal-hal yang telah disampaikan oleh Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) dan Serikat Pekerja PLN Grup (SP PLN). Berkenaan dengan pembentukan holding dan penundaan atau penolakan IPO," tegasnya.

Ia berharap, pembentukan holding ini tidak menimbulkan persaingan yang tidak sehat atau persepsi negatif investasi sebagai akibat hulu-hilir pengusahaan dikuasai oleh badan usaha tertentu.