Jakarta, Gatra.com -

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asfinawati, mengungkapkan persamaan antara rezim Presiden Jokowi saat ini dan rezim Orde Baru (Orba). Menurutnya, kedua rezim tersebut sama saja.

“Apa bedanya kita dengan Orde Baru? Kita miris, ya, bahwa pada tahun 2019, narasi Orde Baru masih ada,” ujar Asfinawati dalam sebuah webinar yang digelar oleh LP3ES pada Selasa, (31/8/2021).

Asfinawati merujuk pada rentetan demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa dari berbagai daerah untuk memprotes UU KPK hingga RUU KUHP pada 2019 silam. Menteri Riset dan Teknologi saat itu, M. Nasir, mengungkapkan bahwa sebagian gerakan mahasiswa tersebut ditunggangi oleh kepentingan politis lain.

Pada zaman Orba pun keadaannya setali tiga uang. Dalam pemaparannya, Asfinawati menampilkan foto surat kabar Kompas bertanggal 21 April 1989 berjudul “Sudomo: Aksi Mahasiswa Jangan Sampai Ditunggangi” dan cuplikan berita lainnya bertanggal 14 Desember 1991 dengan judul “Kodam Jaya Sedang Lacak Penunggang Unjuk Rasa”.

“Kalau Kodam Jaya yang bilang, ya wajar, tapi celakanya ini Menristek. Kalaupun Menrsitek mau menantang narasi mahasiswa yang demonstrasi, menurut saya, ya panggil saja, ‘Yang berani berdebat dengan saya, saya tunjukkan aksi kalian salah!’ misalnya. Itu mungkin lebih cocok dengan jabatan dia sebagai Menristek,” tutur Asfinawati.

Lebih parahnya lagi, Asfinawati menyebut bahwa saat ini tak hanya satu institutsi negara yang menyebut bahwa gerakan demonstrasi mahasiswa tersebut ditunggangi oleh kelompok tertentu. Selain Menristek, ia juga menyebut nama kepolisian hingga Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

“Ketika mahasiswa jadi kritis, dan kritis adalah exercise dari kelurusan akademis, kemudian polisi mengatakan aksi mahasiswa ditunggangi. Jadi seolah-olah mahasiswa itu nggak mungkin punya pikiran sekritis itu dan bisa aksi,” ujar Asfinawati.

Di zaman kiwari alias saat ini, di mana teknologi sudah berkembang, Asfinawati memaparkan bahwa bentuk represinya agak sedikit berbeda dengan zaman Orba. Selain BIN yang membubarkan kegiatan diskusi kampus, ia juga menyebut bahwa otoritas negara juga kerap kali diduga melakukan peretasan telepon genggam hingga peretasan akun media sosial aktivis dan lembaga aktivis.

“Jadi pertanyaannya, apa bedanya kita dengan Orde Baru?” tanya Asfinawati.