Jakarta, Gatra.com- Menurut perwakilan dari Komite Aksi Solidaritas Untuk Munir (KASUM) Hussein Ahmad, keadilan untuk seorang aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Munir Said Thalib itu tidak hanya untuk almarhum sendiri, tetapi maknanya adalah keadilan serta rasa aman untuk semua.

"Apabila hari ini pembunuh Munir masih melenggang bebas, maka pada sejatinya nyawa kita semua, semua Warga Negara Indonesia [WNI] yang melakukan aktivitas pembelaan terhadap Hak Asasi Manusia sebetulnya terancam," ungkapnya, via Zoom dalam konferensi pers bertajuk "17 Tahun Kematian Munir" yang disiarkan langsung melalui kanal YouTube Jakartanicus pada Selasa, (7/9).

Sementara itu Hussein mengatakan bahkan disebutkan dalam dokumen Tim Pencari Fakta (TPF) kasus pembunuhan Munir, bahwa ada beberapa orang yang berada di dalam lingkungan atau lingkar kekuasaan. Menurutnya, hal ini sebetulnya tidak hanya menciderai perasaan keluarga korban dan kerabat daripada Munir. Tetapi, juga bisa membahayakan aktivitas pembela HAM secara umum di Indonesia.

"Sebab, kalo itu bisa, dia bisa terjadi terhadap Munir, maka itu juga bisa terjadi terhadap siapapun di Indonesia yang melakukan kerja-kerja pembelaan terhadap Hak Asasi Manusia," terang Hussein.

Oleh karena itu, kata Peneliti Imparsial ini, hal ini tidak bisa dibiarkan. Pembiaran atau impunitas terhadap pembunuh Munir ini tidak boleh dibiarkan. Penting juga untuk pemerintah pada hari ini agar tidak berpangku tangan.

Hussein pun mengatakan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia telah mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait dorongan untuk penyelesaian Munir. Akan tetapi memang belum direspon oleh pemerintah. 

"Nah, saya kira momentum tanggal 7 September ini bisa diambil oleh pemerintah untuk menjawab segala pertanyaan itu termasuk surat dari Komnas HAM. Saya kira Presiden Jokowi penting untuk melakukan itu karena memang selama Presiden Jokowi menjadi presiden, perlu juga untuk membuktikan," ucapnya.

Hussein berpendapat jika Jokowi mampu menyelesaikan kasus Munir, ia akan diingat sebagai legacy atau warisan yang baik. Serta akan diingat oleh masyarakat bahwa Presiden Jokowi adalah presiden yang mampu menyelesaikan kasus Munir.

"Namun demikian apabila tidak, maka legacy yang ditinggalkan pada Presiden Jokowi justru orang akan mengesan bahwa Presiden Jokowi tidak sama sekali perduli terhadap kasus Munir, terhadap demokrasi dan terhadap Hak Asasi Manusia," sambungnya. "Saya kira kasus Munir adalah kunci bagi pembuktian bahwa Jokowi perduli terhadap HAM dan demokrasi," imbuh Hussein.