Batanghari, Gatra.com - Inspektur daerah Batanghari, Jambi, Mukhlis memberi deadline pengembalian dugaan penyelewengan Dana Desa (DD) Awin, Kecamatan Pemayung tahun 2019 dan 2020. 

"Ada permintaan dari Polres Batanghari menyerahkan ke APIP [Aparat Pengawas Internal Pemerintah] masalah Desa Awin, Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batanghari," ujarnya dikonfirmasi Gatra.com, Jumat (10/9).

Menurut dia DD Awin tahun 2019 juga bermasalah berdasarkan hasil temuan Inspektorat Batanghari sebesar Rp 291 juta. Kemudian pada 2020 ada masalah lagi pembangunan sumur bor sebanyak 20 unit.

"Temuan Inspektorat Batanghari Rp 127 juta di tambah pajak Rp 44 juta. Kemudian tambah lagi setoran yang di tipu Rp 90 juta. Jadi total temuan Inspektorat Batanghari tahun 2020 sebesar Rp 351 juta," ucapnya.

Mukhlis mengatakan pada 30 Agustus 2021 ada pembayaran dari Hari selaku PTK sumur bor sebesar Rp 96 juta di tambah pajak Rp 20 juta dan Pj Kades membantu Rp 10 juta serta Sekdes membantu Rp 5 juta.

"Jadi temuan yang belum di bayar sebesar Rp 140 juta dari total keseluruhan temuan sebesar Rp 351 juta. Jatuh tempo pembayaran temuan berkisar tanggal 16-17 September 2021," katanya.

Inspektorat memberi toleransi karena sudah ada niat perangkat Desa Awin mengansur dugaan penyelewengan. Bendahara desa bernama Sowi berjanji akan menjual tanah, mudah-mudahan selesai pekan depan.

"Harapan saya begitu, karena dia duitnya sudah cair di bank. Kalau tidak dibayarkan, Sowi nanti yang saya limpahkan ke Polres Batanghari. Sowi merupakan Bendahara. Ia yang mengelola duit itu," ujarnya.

DD Awin tahun 2019 digunakan untuk pembangunan jalan rabat beton. Cuma hasil temuan Inspektorat atas pembangunan jalan itu, kata Muhklis sebesar Rp 291 juta. Celakanya, temuan tersebut dibayarkan menggunakan DD Awin tahun 2020.

"Makanya jadi temuan kami lagi, ditambah lagi dengan temuan sumur bor 20 unit tahun 2020 sebesar Rp 127 juta," katanya.