Cilacap, Gatra.com – Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III Komisi Pemerantasan Korupsi (KPK), Brigadir Jenderal Bahtiar Ujang Purnama mendorong peran Inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah.

Bahtiar menegaskan itu rapat koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi dengan KPK secara virtual, yang diikuti kepala daerah se-Jawa Tengah, Rabu (8/9). Dalam hal ini, Inspektorat di daerah harus berani memberikan rekomendasi yang benar kepada pimpinan.

“Saya sampaikan berkali-kali, Inspektorat harus kuat. Bahkan Inspektorat bukan melawan tetapi coba memberikan rekomendasi yang benar kepada pimpinan,” kata Bahtiar, dalam keterangannya, Rabu (8/9).

Rakor pencegahan tipikor ini diikuti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, bersama pemerintah kabupaten/kota se-Jawa Tengah. Dari Cilacap, Bupati Tatto Suwarto mengikuti Rakor Virtual di Ruang Prasanda, Rumah Dinas Bupati. Turut mendampingi, Wakil Bupati Syamsul Auliya Rachman, Sekretaris Daerah, dan kepala OPD dari tiga lokasi berbeda.

Bahtiar menegaskan, penguatan kapasitas Inspektorat diperlukan sebagai upaya pencegahan dini penyimpangan administratif pada masing-masing daerah. Oleh karena itu, kepala daerah harus dapat melakukan penguatan integritas dan pemberantasan korupsi, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

“Hal ini dapat terwujud apabila ASN profesional dalam menjalankan tugasnya. Transparan, akuntabel, berkeadilan, serta anti korupsi,” tegasnya.

Bupati Cilacap, Tatto Suwarto Pamuji mengapresiasi acara ini. Menurut Bupati, Kabupaten Cilacap merupakan wilayah yang mendapatkan penilaian sangat baik dari KPK.

Bahkan tahun 2021, Kabupaten Cilacap berhasil mempertahakan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.