Purbalingga, Gatra.com - Munculnya klaster penyebaran Covid-19 di SMP negeri 4 Mrebet, Purbalingga, Jawa Tengah, cukup menghebohkan masyarakat. Hal ini membuat Ketua DPRD Purbalingga HR Bambang Irawan merasa geram.
Bambang mengaku kerap mendapati sekolah yang kucing-kucingan melakukan pembelajaran tatap muka (PTM) tanpa berkoordinasi dengan Tim Gugus Tugas. Ia meminta agar Bupati bisa bersikap tegas terhadap sekolah yang melakukan praktik seperti itu.
"Saya harap ini disikapi dengan tegas oleh Bupati, salah satunya bagi sekolah-sekolah negeri khususnya yang berani melakukan seperti itu tanpa adanya koordinasi mestinya diberi punishment, bila perlu berhentikan kepala sekolahnya," lanjutnya usai mengikuti rakor virtual penanganan Covid-19 di Jawa Tengah dari Pringgitan Pendopo Dipokusumo, Selasa (21/9).
Dia mengatakan, berdasarkan data Dinas Kesehatan Purbalingga, cakupan vaksinasi dosis 1 di Kabupaten Purbalingga masih berkisar 22 persen. Artinya jika melihat standarisasi kelayakan untuk melaksanakan PTM, angka ini masih sangat mengkhawatirkan.
"Karena masih memungkinkan guru-guru yang mengajar itu juga belum divaksin dan resikonya kembali kepada anak-anak kita," katanya.
Sebelumnya diberitakan, sebanyak 90 siswa SMP negeri 4 Mrebet Kabupaten Purbalingga, dinyatakan positif Covid-19 dari hasil tes cepat antigen yang dilakukan Senin (20/9). Pemerintah Kabupaten Purbalingga, bergerak cepat dengan membuat tempat isolasi terpusat dengan memanfaatkan gedung sekolah tersebut.
Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi mengatakan, berdasarkan informasi dari Kepala SMPN 4 Mrebet, ledakan kasus tersebut terjadi pada tahap persiapan PTM. Sebelum menerima vaksinasi, para siswa, karyawan dan guru melakukan tes cepat antigen.
"Berdasarkan informasi yang diterima dari 300an siswa, ternyata 90 diantaranya terkonfirmasi positif," kata Bupati saat meninjau lokasi SMPN 4 Mrebet di Desa Tangkisan, Kecamatan Mrebet, Purbalingga, Selasa (21/9).
