Cilacap, Gatra.com – Presiden Joko Widodo menyerahkan sertifikat redistribusi tanah secara simbolis kepada seluruh kabupaten/kota di Indonesia, termasuk Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Bupati Tatto Suwarto Pamuji didampingi Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Cilacap Karsono menghadiri acara penyerahan secara virtual di Pendopo Wijayakusuma Cakti.
Dalam sambutannya, Presiden mengatakan bahwa sertifikat tanah tersebut adalah tambahan tanah baru untuk rakyat. Tanah tersebut merupakan hasil penyelesaian konflik agraria yang dilakukan di tahun 2021.
“5.512 (sertifikat) di antaranya merupakan hasil penyelesaian konflik agraria di tujuh provinsi dan delapan kabupaten/kota yang jadi prioritas pada 2021. Ini adalah tanah fresh betul yang berasal dari tanah negara hasil penyelesaian konflik, tanah terlantar, dan pelepasan kawasan hutan,” katanya, dikutip dari keterangan terulis Humas Pemkab Cilacap, Kamis (23/9).
Sementara, Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Cilacap mengatakan bahwa lokasi tanah yang mendapat sertifikat redistribusi tanah yaitu di Desa Cinyawang dan Desa Bulupayung Kecamatan Patimuan.
“Besarannya yaitu dengan bidang tanah sebesar 686 bidang kurang lebih 114 hektar yang semula merupakan kawasan hutan yang telah dilepaskan kepada rakyat. Sertifikat bulan depan sudah siap diserahkan secara keseluruhan dengan langsung datang ke warga yang menerima,” ujar Karsono.
Untuk Tahun 2022, ATR/BPN Kabupaten Cilacap mengusulkan sebanyak 1.500 sertifikat untuk yang belum muncul sertifikat redistribusi karena hal tersebut berasal dari APBN sehingga diusulkan secara bertahap.
“Tahun lalu di Sidamukti, tahun ini di Bulupayung, yang belum nanti kita sertifikatkan semua. Namun memang harus bertahap karena dibagi -bagi se-Jawa Tengah,” terangnya.
Bupati Cilacap, Tatto Suwarto Pamuji mengucapkan terima kasih karena penantian sertifikat tersebut melalui proses yang tidak mudah dan telah diusulkan selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, bupati berpesan kepada penerima agar sertifikat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.
“Sekali lagi tolong dimanfaatkan, jangan sampai penerima sertifikat malah dijual. Saya kecewa jika seperti itu. Saya ingin masyarakat agar produktif untuk bekerja. Saya juga mengimbau kepada BPN agar lahan seperti ini kalau bisa ditambah minimal 3.000,” tandas bupati.
