Home Internasional Taliban Minta Maskapai internasional Lanjutkan Penerbangan ke Afghanistan

Taliban Minta Maskapai internasional Lanjutkan Penerbangan ke Afghanistan

Kabul, Gatra.com - Pemerintah Taliban di Afghanistan pada hari Minggu meminta penerbangan internasional kembali dilanjutkan. Taliban menjanjikan kerja sama penuh dengan maskapai penerbangan dan mengatakan bahwa masalah di bandara Kabul telah diselesaikan.

Pernyataan itu diutarakan kementerian luar negeri, menyusul dibentuknya pemerintahan baru dan saat ini telah meningkatkan upaya membuka kerja sama dengan negara lain dan ingin mendapat pengakuan internasional, pasca runtuhnya pemerintah yang didukung Barat bulan lalu.

Sejumlah penerbangan bantuan dan penumpang telah beroperasi dari bandara. Meski layanan komersial secara normal belum dilanjutkan sejak ditutup setelah evakuasi puluhan ribu orang asing dan warga Afghanistan, yang rentan setelah perebutan ibu kota oleh Taliban.

Kondisi bandara, yang rusak selama evakuasi, telah dibuka kembali dengan bantuan tim teknis dari Qatar dan Turki.

Sementara beberapa maskapai penerbangan termasuk Pakistan International Airlines telah menawarkan layanan terbatas dan beberapa orang bisa mendapatkan tiket melalui penerbangan, kendati harga dilaporkan lebih tinggi dari biasanya.

Juru bicara kementerian luar negeri Abdul Qahar Balkhi mengatakan penangguhan penerbangan internasional telah membuat banyak warga Afghanistan terlantar di luar negeri dan juga mencegah orang bepergian untuk bekerja atau belajar.

“Karena masalah di Bandara Internasional Kabul telah diselesaikan dan bandara beroperasi penuh untuk penerbangan domestik dan internasional, IEA meyakinkan semua maskapai penerbangan dapat bekerja sama penuhnya,” katanya. ia menggunakan singkatan Imarah Islam Afghanistan, istilah Taliban untuk pemerintahan baru mereka.

Sejak mengambil alih kekuasaan, Taliban telah bergulat dengan krisis ekonomi yang parah dan telah menghadapi tekanan dari berbagai masalah mulai dari pendidikan, anak perempuan hingga tuduhan pembalasan terhadap mantan pejabat dan yang lainnya terkait pemerintah sebelumnya.

89