Jakarta, Gatra.com - Asisten Profesor Departemen Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada (UGM) Gilang Desti Parahita mendefinisikan pers adalah landasan bagi demokrasi serta harus menjadi suara dan pendengar suara rakyat. 

"Pers harus menjadi suara dan pendengar suara rakyat," ucapnya, via Zoom dalam acara pembukaan Southeast Asia Conference on Media, Cinema and Art (SEA-MCA) 2021 bertajuk "Rediscovering Southeast Asia Amidst Its Multi-Layered Burdens", yang disiarkan langsung melalui kanal YouTube Departemen Ilmu Komunikasi UGM pada Senin, (4/10).

"Kebebasan berekspresi dan pers telah diatur dalam konstitusi, namun kebebasan tersebut tidak dilaksanakan karena kurangnya perlindungan bagi pers dan jurnalis. Dan media sekarang menjadi lebih oligarki, di mana mereka terkait erat dengan politik dan pemerintahan," sambung Desti.

Kemudian menurutnya saat ini wartawan rentan terhadap suap, karena dengan bagaimana media dan politik tersebut berafiliasi. Di samping itu, pemerintah Indonesia cenderung membuka akses wartawan asing untuk meliput kasus-kasus tertentu seperti di Papua dan daerah rawan konflik lainnya. Tidak hanya itu, pemerintah juga menekan mobilitas jurnalis asing di dalam negeri. 

"Apalagi COVID-19 meningkatkan kebutuhan akan informasi yang substansial, namun ancaman pembungkaman wartawan juga semakin meningkat. Dan momentum ini dimanfaatkan pemerintah untuk diam-diam mengesahkan RUU KUHP [Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana] dan pasal-pasal yang mengandung pelanggaran kebebasan pers," tambah Desti.

"Untuk membuat segalanya lebih tidak memuaskan, media saat ini cenderung fokus pada keuntungan daripada integritas mereka, lagi-lagi karena oligarki media," ujarnya.

Dengan berkurangnya kepercayaan terhadap jurnalis dan pers, menurut Dosen Ilmu Komunikasi UGM ini, para jurnalis harus mengembalikan kepercayaan publik, mengarahkan kembali tujuannya dan menjadikan dampak baik untuk masyarakat sebagai ukuran keberhasilan media.