Home Internasional PBB akan Bentuk Badan Khusus Memantau HAM di Afghanistan

PBB akan Bentuk Badan Khusus Memantau HAM di Afghanistan

New York, Gatra.com - PBB telah menyetujui untuk membentuk badan khusus baru di Afghanistan untuk menyelidiki pelanggaran yang dilakukan oleh Taliban dan pihak lain di negara itu.

Dikutip Aljazeera, Kamis (8/10), Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada Kamis (07/10) mengeluarkan resolusi yang dibawa Uni Eropa sebagai pelapor khusus untuk bekerja di lapangan pada Maret 2022. Mereka akan didukung para ahli PBB dalam bidang analisis hukum, forensik dan hak-hak perempuan.

Dalam forum yang beranggotakan 47 negara itu, didapati 28 negara memberikan suara mendukung, 14 abstain dan lima memilih menentang. Cina, Pakistan, Rusia, Eritrea dan Venezuela menentang mosi tersebut.

“Ini adalah langkah penting untuk memastikan pemantauan berkelanjutan, melalui para ahli yang berdedikasi dan independen, dan untuk membantu mencegah memburuknya situasi hak asasi manusia di Afghanistan,” ujar Duta Besar Uni Eropa untuk PBB, Lotte Knudsen.

“Hak-hak perempuan dan anak perempuan menjadi perhatian khusus kami. Tindakan Taliban yang ditujukan kepada perempuan dan anak perempuan dan pelanggaran atas hak-hak mereka sangat mengkhawatirkan.” tambahnya.

Amnesty International menyambut baik keputusan tersebut dengan mengatakan mekanisme investigasi internasional yang independen yang memiliki wewenang untuk mendokumentasikan dan mengumpulkan bukti, sebagai penuntutan di masa depan akan sangat penting memastikan rasa keadilan.

Ini termasuk pembunuhan sekitar 11 anggota pasukan Afghanistan dari kelompok etnis Hazara di provinsi Daykundi Tengah, tak lama setelah kelompok itu mengambil alih kekuasaan di Afghanistan.

“Kami berharap dengan dukungan tambahan ini, mandat akan memberikan pemantauan dan investigasi yang efektif terhadap banyak kejahatan dan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan di Afghanistan,” ujar sekretaris jenderal Amnesty International, Agnes Callamard.

“Dengan dinamika situasi di lapangan, sangat penting agar pemegang mandat ditunjuk sesegera mungkin dan diberikan pada waktu yang tepat, dengan semua sumber daya yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan mereka.” katanya.

90