Karanganyar, Gatra.com- Ihwal rangkap jabatan Bambang Wuryanto alias Bambang Patjul di DPD PDIP Jawa Tengah dan DPP PDIP tak perlu diusik. Hal itu disampaikan Wakil Sekretaris DPD PDIP Jateng, Sumanto. Ia merasa komentar Ketua DPC PDIP Surakarta, FX Hadi Rudyatmo perihal status dobel jabatan di tubuh PDIP adalah salah.
Menurut Sumanto, kapabilitas Bambang Patjul dalam memimpin PDIP Jateng tak perlu diragukan. Bambang juga dinilai berkapasitas duduk di DPP. Dobel jabatan tersebut juga sesuai permintaan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri. "Bambang Patjul itu menjalankan amanahnya, menjalankan perintah Ketua Umum," terang Sumanto, Minggu (17/10).
Sumanto mengatakan berbagai prestasi ditorehkan Bambang Patjul di kontestasi politik. Terutama hasil Pemilu 2019. "Jawa Tengah menjadi kandang Banteng, terbukti pada pilpres 2019 diseluruh kabupaten/kota Jawa Tengah kita menang. Kemenangan di Jateng ini sekaligus menjadi kunci dan menutup kekalahan di provinsi lainnya," tegas Sumanto.
Pada pilpres 2019 di Jateng, PDIP menang 77,29 persen. Perolehan mencapai 16.825.511 suara sedang lawan hanya 4.944.447 suara. Selisih 11.881.064 suara, kemenangan ini bisa menutup kekalahan di 3 provinsi bahkan surpus sekitar 3 juta suara.
Lanjut Sumanto, prestasi lainnya yakni soal perolehan kursi DPRD Provinsi yang semula dari 27 kursi menjadi 42 kursi, begitupun untuk DPR RI dapil Jateng dari 18 kursi menjadi 26 kursi. Kemudian pada pilkada di Jateng, dari 21 pilkada menang di 17 kabupaten/kota.
"Komandan Patjul terbukti berprestasi dalam setiap menjalankan amanah dari ketua umum. Oleh karena itu, kita percaya dan yakin beliau menjadi komandan pertempuran di 2024 agar partai bisa menang hattrick," tegas Sumanto.
Sekadar tahu, Ketua DPC PDIP Surakarta FX Hadi Rudyatmo mengkritisi dobel jabatan Bambang Wuryanto. Ia juga memandang deklarasi pencapresan Ganjar sah-sah saja. Menurutnya itu bagian dari demokrasi.
Mengenai hal ini, Sumanto yang menduduki kursi DPRD provinsi Jateng mengatakan semua kader PDIP yang menduduki kursi legislatif maupun eksekutif terikat sumpah dan janji setia partai.
"Jika tidak mau mengikuti aturan dan ingin deklarasi, ya harus memilih.Jangan siap disaksi. Tapi gentle. Silakan berada di luar partai," tegas Sumanto.
Sambung Sumanto, kader seperti itu bukan memabangun partai malah menggangu kerja-kerja partai, mengingat masih banyak kerja-kerja lain yang lebih penting. Terkait calon presiden dan wakil presiden, itu menjadi hak prerogative ketua umum. Kita harus menjalankan intruksi Ketua Umum, jangan sampai instruksi Ketua Umum hanya diangap angin lalu," tutup Sumanto.
Senada disampaikan kader PDIP yang duduk di Komisi XI DPR Komisi XI Dolfie OFP. Menurutnya, menjalankan instruksi partai merupakan kewajiban kepala daerah maupun legislator dari PDIP. "PDI Perjuangan punya tradisi disiplin kepartaian. Disiplin sebagai kader, pengurus partai dan disiplin partai. Ada petugas partai di eksekutif dan ada petugas di legislatif. Di legislatif mewujudkan program sejahterakan rakyat. Fungsi legislasi mendorong. Kalo ada kader yang keluar itu harus didisiplinlan. Mekanismenya sudah ada di ad/art. Ada mekanismenya. Intinya kader parpol disiplin tugas kepartaian. Kalau enggak itu bukan PDIP. Partai besar karena soliditasnya," katanya.
