Batanghari, Gatra.com - Forum Kemitraan Pembangunan Sosial Suku Anak Dalam (FKPS-SAD) siap melakukan mediasi terhadap munculnya konflik yang terjadi antara SAD dan warga lokal. Terkait dengan terjadinya aksi sweaping kepada para warga SAD yang ada di Kecamatan Air Hitam, Sarolangun, harus direspons secara bijak dengan mengedepankan pemecahan persoalan, bukan mengeruhkan keadaan. 

"Aspek penegakan hukum merupakan sesuatu yang penting, namun ada hal yang lebih penting untuk diselesaikan yaitu siatusi disintegrasi berbagai elemen yang terkait dengan keberadaan SAD mesti menjadi perhatian khusus. Kita semua mengharapkan warga SAD, masyarakat desa, dan perusahaan bisa hidup berdampingan dan saling menopang," kata Idris Sardi, penggagas FPKS-SAD yang juga berstatus sebagai dosen ilmu sosial Universitas Jambi, Sabtu (30/10).

Idris mengabarkan bahwa pada Jumat (29/10) malam telah terjadi konflik yang diarahkan kepada warga SAD di wilayah Air Hitam. Massa yang berasal dari tiga desa, yakni Desa Baru, Desa Lubuk Kepayang, dan Desa Semurung, kata Idris, telah melakukan penyisiran kepada warga SAD. Selain itu terjadi juga sejumlah perusakan di Kampung Madani serta membakar dua rumah di perkampungan Singosari. 

Idris menjelaskan muasal dari konflik itu karena adanya keributan antara warga SAD yang diduga mencuri kelapa sawit dengan pihak keamanan dari PT Jambi Agro Wiyana (JAW).  Menurut Idris, kejadian tersebut sesungguhnya merupakan puncak gunung es terhadap konflik laten terhadap warga SAD. 

Ia mengatakan sejauh ini memang ada oknum-oknum dari warga SAD yang kerap melakukan gangguan kepada warga lokal maupun pihak perusahaan. "Konflik ini sudah saatnya terjadi dari berbagai ketimpangan proses yang dibangun selama ini," ujar alumnus magister ilmu Sosial Pedesaan dari IPB University ini.

Kemarahan warga, dinilai oleh Idris, terjadi karena adanya kecemburuan sosial terhadap warga SAD yang selama ini mendapatkan perhatian besar dari negara. Ada kesan, kata dia, warga SAD dimanjakan oleh banyaknya perhatian.

"Ini menjadi catatan penting bagi para pihak penyelenggara negara bahwa mereka juga membutuhkan dorongan untuk bertahan hidup, mengembangkan daya hidup, bahkan sampai pada level taraf hidup yang namanya sejahtera. Inilah tantangan ke depan SAD dan semua itu bisa difasilitasi lewat Forum Kemitraan," ujarnya. 

Idris meminta agar dalam menyikapi konflik ini perlu adanya pendekatan yang melibatkan banyak pihak, mulai dari pemerintah, perusahaan, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan para pihak lainnya. Kerja sama itu, kata dia, diharapkan bisa membantu warga SAD untuk melakukan perubahan. 

"Keberadaan FKPS-SAD dipandang sebagai tempat strategis untuk para pihak meramu dan mengimplementasikan gagasan yang memiliki satu tujuan yaitu kesejahteraan bagi warga SAD. Semoga tidak ada pihak-pihak yang memperkeruh keadaan dan memanfaatkan keterbelakangan mereka menjadi sebuah komoditas," kata Idris yang juga menjadi founder dari Yayasan Prakarsa Madani (YPM) ini.