Sragen, Gatra.com - Pemkab Sragen Jateng berwacana meminjam dana talangan pembangunan ke Bank Jateng Rp200 miliar. Hal itu memicu reaksi penolakan dari berbagai kalangan.

Ketua DPRD Sragen Suparno mengatakan eksekutif meminta persetujuan Dewan perihal pengajuan utang. Alasannya, postur APBD tahun depan kurang layak untuk membiayai pembangunan. Apalagi bantuan keuangan dari pemerintah pusat tidak dapat diandalkan lagi berbelanja langsung.

Rencana pinjaman itu, lanjut Suparno akan digunakan untuk membiayai pembangunan Pasar Tradisional Joko Tingkir dan Pasar Nglangon yg DED-nya sudah jadi. Eksekutif mengambil langkah itu supaya pembangunan bisa berjalan di tengah cupetnya anggaran. Kalangan Dewan diminta mengkaji hal itu, terlebih utang ke Bank Jateng dengan keperluan sama pernah terealisasi di 2019.

"Pengajuan utang yang disampaikan eksekutif memang diperbolehkan. Tetapi membutuhkan kajian matang maupun melakukan pendalaman berbagai aspek maupun masukan dari berbagai pihak, termasuk masukan dari pakar," katanya, Senin (1/11).

Sekretaris Daerah Pemkab Sragen Tatag Prabawanto mengatakan utang pada 2019 lalu ke Bank Jateng terbukti bisa menyelesaikan masalah. Saat itu, dibutuhkan dana segar untuk membangun infrastruktur jalan. Dari sisi keuangan, likuiditas kas daerah tetap bisa terjaga.

Sementara itu Partai Demokrat Sragen menolak rencana Pemkab yang akan mencari pinjaman Rp200 miliar. Kebijakan berutang itu dikhawatirkan menimbulkan persepsi buruk pemerintahan di mata publik.

"Niat mbangunnya sih oke, tapi caranya yang harus utang itu yang saya enggak setuju. Itu tidak mendidik dan tidak kreatif," papar Ketua DPC Demokrat Sragen, Budiono Rahmadi.

Ia khawatir Pemkab terbebani membayar pokok dan bunga saat mengangsur. "Kalau bunganya 0,5 persen. Kan eman uang Rp 15 sampai Rp 20 miliar (bunga) hanya diberikan cuma-cuma ke bank. Kalau dana segitu untuk mbangun jalan kan sudah lumayan," urainya.

Budiono justru mendorong agar pemkab lebih menggenjot lobi-lobi ke pusat untuk menggali bantuan anggaran. Kemudian menggali sumber pendapatan untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menciptakan iklim investasi.

Anggota DPRD Sragen Purwanto juga tak sependapat dengan rencana Pemkab Sragen berhutang. Alasannya, kondisi infrastruktur jalan di sebagian wilayah Sragen dinilai masih layak dan belum begitu mendesak untuk dibangun.

"Karenanya kalau hanya untuk membangun infrastruktur dan tidak bersifat darurat serta harus sekarang, saya tidak setuju kalau harus utang sebanyak itu. Kondisi jalan sebagian besar masih layak kok,” ungkap Purwanto.