Washington DC, Gatra.com- Mahkamah Agung Amerika Serikat akan mendengarkan argumen dalam kasus yang akan menentukan apakah Biro Investigasi Federal (FBI) dapat meminta hak istimewa "rahasia negara" untuk menghindari gugatan atas pengawasannya terhadap komunitas Muslim dan tempat-tempat ibadah setelah serangan 11 September 2001. Al Jazeera, 7/11.

Kasus tersebut bermula dari gugatan yang awalnya diajukan pada 2011, mengatakan pemerintah AS telah bertahun-tahun menggunakan keamanan nasional untuk menghindari pertanggungjawaban. Itu telah membuat mereka kehilangan kesempatan untuk mengajukan di pengadilan dengan segunung bukti yang mereka katakan menunjukkan FBI mengejar kampanye pengawasan terhadap komunitas Muslim di California Selatan yang mencakup rekaman audio dan video rahasia dan dimotivasi semata-mata karena agama mereka.

Pengawasan itu terjadi di tengah serangkaian taktik pemerintah AS awal 2000-an yang menargetkan Muslim atas nama keamanan nasional yang terus membayangi, bahkan ketika mereka tetap diselimuti kerahasiaan. “Kami telah merasa dilanggar selama 15 tahun terakhir sekarang, setidaknya sejak saya mengetahui apa yang dilakukan FBI,” kata Sheikh Yassir Fazaga, yang adalah seorang imam di Orange County Islamic Foundation di Mission Viejo, California. Agensi mengirim informan bayaran yang menyamar sebagai mualaf untuk memantau masjidnya dan masjid lain di daerah itu mulai tahun 2006.

Pemimpin agama adalah penggugat dalam kasus, Fazaga Vs FBI, bersama dengan Ali Uddin Malik dan Yasser Abdelrahim, keduanya jemaah di Islamic Center of Irvine di Irvine, California.

Pengadilan yang lebih rendah pada tahun 2012 menolak gugatan awal ketiganya, memutuskan mendukung posisi FBI yang, sebagian, berpendapat bahwa membiarkannya dilanjutkan akan menimbulkan risiko keamanan nasional. Pengadilan banding federal kemudian memihak Fazaga, Malik dan Abdelrahim, mengatakan gugatan harus dilanjutkan, memajukan kasus ini ke pengadilan tinggi AS.

Kamu Harus Percaya pada Kami

Selama satu dekade mencakup tiga pemerintahan kepresidenan, garis pertahanan pemerintah terhadap gugatan itu tetap sama, kata Ahilan Arulanantham, co-direktur fakultas Pusat Hukum dan Kebijakan Imigrasi di UCLA, yang akan berdebat atas nama Fazaga, Malik dan Abdelrahim di Mahkamah Agung, Senin.

"Posisi pemerintah selama ini, 'Kami tidak (memantau) orang semata-mata karena agamanya'," katanya. “Apa pun yang kami beri tahu Anda sama sekali akan membahayakan keamanan nasional dan oleh karena itu tidak dapat dibagikan kepada siapa pun, bahkan pengadilan secara rahasia. “Posisi pemerintah adalah: 'Maaf, tapi Anda harus mempercayai kami',” katanya.

FBI, hingga saat ini, telah dilindungi dari menawarkan laporan lengkap tentang kegiatan pengawasannya di California Selatan, tetapi telah mengkonfirmasi dalam proses pengadilan yang tidak terkait bahwa Craig Monteilh bekerja sebagai informan untuk agen tersebut di beberapa masjid di Orange County pada tahun 2006 dan 2007 .

Badan tersebut telah mempertahankan, menurut dokumen pengadilan, bahwa “mereka tidak terlibat dalam praktik yang tidak konstitusional dan melanggar hukum” dan bahwa “melakukan tindakan investigasi yang terukur secara wajar sebagai tanggapan terhadap bukti yang kredibel tentang potensi aktivitas teroris”.

Rincian lain datang dari laporan dari jemaat dan anggota masyarakat yang berhubungan dengan Monteilh, serta catatan panjang Monteilh sendiri tentang pekerjaannya sebagai informan.

Gugatan 2011 mengatakan bahwa Monteilh, atas perintah penangan FBI-nya, merekam video dan audio berjam-jam di dalam masjid, di pertemuan keagamaan, di dalam rumah orang, menyebarkan jaring yang luas dan sering tanpa pandang bulu dengan menyusup ke berbagai kelompok di berbagai lembaga Islam.

Penyusupan itu sangat menyengat bagi Fazaga, yang sebagai pemimpin terkemuka hanya beberapa bulan sebelumnya menjadi moderator pertemuan komunitas dengan kepala kantor FBI di Los Angeles, Stephen Tidwell. Pejabat itu telah meyakinkan mereka yang berkumpul bahwa badan tersebut tidak akan mengirim pemantau rahasia ke dalam komunitas. “Potensi penyalahgunaan sangat luar biasa besar,” kata Fazaga tentang klaim keamanan nasional FBI yang luas.

“Bayangkan meletakkan alat perekam di kamar pengakuan di gereja Katolik? Bayangkan mereka dapat melakukan ini di tempat yang dimaksudkan untuk aman ... orang mempercayai pemimpin agama mereka, orang-orang datang dan berbagi detail paling intim mereka dengan kami,” katanya kepada Al Jazeera. “Bagi pemerintah untuk memiliki akses ke jenis pengaturan ini tanpa alasan yang baik,” tambahnya, “itu sangat berbahaya dan sangat merusak.”

Gugatan 2011 mencatat bahwa tidak ada hukuman untuk pemantauan Monteilh. Namun, beberapa jemaat mengambil sendiri untuk melaporkan Monteilh – dan fiksasi gigihnya pada kekerasan – kepada pihak berwenang.

Ketika rincian lebih lanjut dari pengawasan FBI terungkap, terutama ketika Monteilh go public pada tahun 2009, ketidakpercayaan terhadap penegakan hukum, dan dalam komunitas Muslim di Orange County, menjadi meresap, kata Fazaga. Tanpa akuntabilitas dari pemerintah, lingkungan itu sebagian besar tetap tidak berubah, katanya.

“Elemen terpenting dalam hubungan manusia yang sehat adalah kepercayaan. Dan ketika Anda mengikis kepercayaan itu, Anda benar-benar tidak dapat memiliki komunitas yang sehat,” katanya. “Orang-orang mulai ragu. Mereka mulai curiga dan kemudian mereka mulai menjauhkan diri.”

Dia menambahkan bahwa mualaf non-Muslim telah menghadapi kewaspadaan khusus di tahun-tahun sejak itu. “Secara historis, ini selalu menjadi momen yang dirayakan oleh komunitas Muslim,” katanya. “Sekarang … saya berbohong jika saya memberi tahu Anda bahwa orang-orang tidak mempertanyakan: Apakah ini nyata? apakah ini untuk pertunjukan? Apakah ini informan berikutnya di komunitas kita?”

Simbolis dan Doktrinal

Pengacara Arulanantham mengatakan proses Mahkamah Agung dapat berdampak baik “secara simbolis dan doktrinal”. “Ada sedikit pertanggungjawaban atas sejarah panjang diskriminasi terhadap Muslim Amerika sejak 9/11, dan kasus ini memberi mereka kesempatan langka untuk itu,” katanya kepada Al Jazeera.

“Secara doktrinal,” tambahnya, “bagi pengadilan untuk mengatakan bahwa ada mekanisme di mana pemerintah dapat dimintai pertanggungjawaban ketika terlibat dalam diskriminasi atas dasar agama, bahkan dalam konteks keamanan nasional, akan sangat penting.”

Argumen hari Senin akan berpusat pada hak istimewa rahasia negara pemerintah, sebuah doktrin yang merentang kembali ke awal 1800-an yang telah disempurnakan dalam putusan pengadilan berikutnya untuk mengatur kapan keamanan nasional dapat dikutip untuk menahan informasi.

Argumen juga kemungkinan akan fokus pada Undang-Undang Pengawasan Intelijen Asing 1978, yang mengatur pengawasan domestik. Undang-undang itu disahkan setelah terungkapnya pengawasan pemerintah terhadap para pemimpin hak-hak sipil dan pengunjuk rasa anti-perang.

Fazaga, yang sekarang menjadi imam di Memphis Islamic Center di Mississippi, mengatakan keputusan yang mendukung klaim keamanan nasional FBI "akan memperkuat keyakinan bahwa Muslim di AS adalah warga negara kelas dua".

Dia mengatakan dia masih secara teratur didekati oleh Muslim lain dari seluruh negeri yang berbagi pengalaman mereka sendiri dengan praktik pengawasan FBI dalam dua dekade sejak 9/11. Namun, dia setuju kasus ini jauh melampaui satu kelompok agama dan mendesak populasi AS yang lebih luas untuk memperhatikan. “Komunitas Muslim segera menanggung beban ini,” katanya.

“Tetapi pada akhirnya kebaikan yang keluar darinya bukan hanya untuk komunitas Muslim. Ini untuk semua warga negara.” Fazaga, Malik dan Abdelrahim juga diwakili oleh American Civil Liberties Union (ACLU), Council for American Islamic Relations (CAIR), dan firma hukum Hadsell Stormer Renick and Dai.

Keputusan dalam kasus ini diharapkan beberapa waktu sebelum akhir masa jabatan Mahkamah Agung saat ini, yang berakhir pada Juni 2022.