Ramallah, Gatra.com- Otoritas Palestina mengatakan Israel tidak memiliki hak untuk memveto keputusan AS untuk membuka kembali konsulatnya di Yerusalem Timur yang diduduki. Al Jazeera, 07/11.
Otoritas Palestina mengecam Israel karena menolak janji dan niat pembukaan kembali konsulat Amerika Serikat di Yerusalem Timur yang diduduki, sebuah langkah yang akan memulihkan misi diplomatik utama Washington untuk Palestina di kota yang diperebutkan itu.
Pemerintahan Trump telah menutup konsulat AS di Yerusalem, sebuah kantor yang selama bertahun-tahun berfungsi sebagai kedutaan de facto untuk Palestina. Menteri Luar Negeri Antony Blinken berjanji untuk membukanya kembali, sebuah langkah yang menurut Israel akan menantang kedaulatannya atas kota itu.
Pembukaan kembali dapat membantu memperbaiki hubungan AS dengan kepemimpinan Palestina, yang remuk di bawah 'si Gila' Trump.
Dalam sebuah pernyataan pada Ahad, Kementerian Luar Negeri Palestina mengatakan pihaknya memandang pembukaan kembali konsulat sebagai bagian dari komitmen komunitas internasional untuk mengakhiri pendudukan Israel selama puluhan tahun atas wilayah yang dicari Palestina untuk negara masa depan mereka.
“Yerusalem Timur adalah bagian tak terpisahkan dari wilayah Palestina yang diduduki dan merupakan ibu kota negara Palestina. Israel, sebagai kekuatan pendudukan, tidak memiliki hak untuk memveto keputusan pemerintah AS,” kata pernyataan itu.
Perdana Menteri Israel Naftali Bennett mengatakan pada hari Sabtu bahwa "tidak ada ruang" di Yerusalem untuk misi tersebut. "Tidak ada ruang untuk konsulat Amerika lainnya di Yerusalem," katanya. “Yerusalem adalah ibu kota satu negara dan itu adalah negara Israel.”
Menteri Luar Negeri Israel Yair Lapid menyarankan konsulat malah bisa dibuka di pusat administrasi Palestina di Ramallah, Tepi Barat yang diduduki. Pada Sabtu, juru bicara Presiden Palestina Mahmoud Abbas menolak berkomentar
“Kami hanya akan menerima konsulat AS di Yerusalem, ibu kota negara Palestina. Itulah yang telah diumumkan dan telah dilakukan oleh pemerintah AS," kata Nabil Abu Rudeineh kepada kantor berita Reuters.
Otoritas Palestina menginginkan Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara masa depan. Israel, yang merebut Yerusalem Timur pada tahun 1967 dan kemudian mencaploknya dalam sebuah langkah yang tidak diakui oleh mayoritas masyarakat internasional, menyebut Yerusalem sebagai ibu kota yang tak terpisahkan.
Berusaha memperbaiki hubungan dengan Palestina, pemerintahan Biden mengatakan akan membuka kembali konsulat. Konsulat itu muncul sebagai ujian lain antara pemerintah Bennett dan pemerintahan Biden, yang telah bergerak untuk mengembalikan kebijakan luar negeri tradisional AS terhadap Israel dan Palestina setelah Gedung Putih di bawah Trump selalu memihak Israel pada masalah-masalah yang berkaitan dengan konflik.
Trump telah menurunkan operasi konsulat dan menempatkannya di bawah duta besarnya untuk Israel ketika dia memindahkan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem pada tahun 2018. Pemindahan kedutaan membuat marah orang-orang Palestina dan membuat mereka memutuskan sebagian besar hubungan dengan pemerintahan Trump.
Blinken belum memberikan tanggal pasti untuk pembukaan kembali konsulat dan pejabat AS telah menyiratkan bahwa perlawanan Israel terhadap langkah tersebut dapat bertindak sebagai penghalang.
