Home Kebencanaan Baru Dibangun, Jembatan Rp200 Juta Ambrol

Baru Dibangun, Jembatan Rp200 Juta Ambrol

Blora, Gatra.com – Jembatan merah penghubung antarkecamatan yang melintasi Sungai Lusi di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, ambrol. Akibatnya, jembatan sementara tersebut tidak bisa dilintasi. 

Salah seorang warga bernama Suparmi, mengatakan, jembatan tersebut ambrol pada Rabu dini hari (17/11), diduga karena banjir bandang dan banyaknya sampah yang tersangkut di bawah jembatan.

"Semalam sekitar jam satu dini hari, ada suara 'bruk' dari jembatan," ucap Suparmi, Kamis (18/11). 

Jembatan tersebut berlokasi di antara Desa Buluroto, Kecamatan Banjarejo dan Desa Tutup, Kecamatan Tunjungan.
Jembatan tersebut selesai dibangun sekitar Agustus tahun ini. Dana yang dihabiskan untuk membangun jembatan tersebut sekitar Rp200 juta.

Sementara itu, Kepala Desa Tutup, Kokok Sungkowo, mengatakan, jembatan yang ambrol tersebut memang dibangun atas inisiatif pribadi dari investor asal Karawang. Untuk melintasi jembatan, warga juga dikenakan tarif Rp2.000. 

"Sehingga kalau jembatannya rusak, ya itu tanggungannya dia, yang penting kita mengingatkan untuk keselamatan warga yang melintas," ujar Kokok.

Ia menambahkan, jembatan tersebut memang terbuat dari kayu. Begitupun dengan penopang jembatannya.

Jembatan tersebut dibuat ketika musim kemarau tahun ini. Sehingga, saat musim penghujan tiba, penopang jembatan tersebut tak kuasa menahan derasnya air dan tumpukan sampah.

Padahal, dengan adanya jembatan penghubung tersebut sangat besar manfaatnya bagi masyarakat. "Ya penting bagi warga yang ingin ke pasar, dan anak-anak sekolah, kan itu kerja sama antardua desa," terangnya. 

Lebih lanjut, Kokok mengaku sudah berupaya mengajukan permohonan kepada pemerintah daerah agar dibuatkan jembatan penghubung. Namun, karena permohonannya belum disetujui oleh pemerintah, sehingga ada investor yang membangun jembatan tersebut dengan dana pribadi.

"Rencana mengajukan jembatan sudah bertahun-tahun, tetapi belum direalisasikan. Kita langsung mengajukan ke pusat, sebab pemkab mungkin tidak mengatasi," katanya.

1162