Kendal, Gatra.com - Pengelolaan arsip digital saat ini menjadi fokus pemerintah untuk memberikan pelayanan yang lebih mudah diakses dan lebih efisien kepada masyarakat. Hal itu sejalan dengan kebijakan pemerintah yang telah memberlakukan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). 

Ketua DPRD Kendal, Muhammad Makmun menyatakan, pihaknya memandang penting pemberlakukan SPBE dalam birokrasi pemerintahan daerah. "Penerapan e-government merupakan salah satu indikator keberhasilan reformasi birokrasi untuk menciptakan pelayanan publik modern yang sesuai dengan semangat zaman yang serba digital," ujar Makmun saat menjadi narasumber Sosialisasi Kegiatan Peningkatan Kapasitas Manajemen BUMD bertema "Pengelolaan Arsip, Informasi dan Dokumentasi BUMD" yang digelar oleh Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kendal, pada Rabu (17/11).

Keberadaan e-government, lanjut, Makmun akan membuat arsip lebih mudah diakses, dan juga menghemat biaya perawatan bila manajemen arsip dilakukan secara fisik. Pemkab Kendal dan seluruh jajarannya, termasuk BUMD, bergerak pada implementasi e-government untuk memberikan pelayanan yang lebih efisien dan akuntabel. 

Terkait penerapan SPBE di lingkungan Pemkab Kendal, Makmun mengapresiasi inisiatif Bupati Kendal yang telah menerapkan e-government melalui layanan "Dico Mendengar", tanggap kebencanaan, hingga layanan kependudukan secara online. PR selanjutnya, Makmun melanjutkan, bagaimana program kepala daerah tersebut ditindaklanjuti secara profesional oleh jajaran pemerintahan hingga ke tingkat paling bawah.

"Kalau sudah menerapkan layanan secara online, SDM juga harus disiapkan untuk dapat merespon secara cepat. Kemudian, layanan-layanan yang masih berkaitan, dapat dikoneksikan, agar tidak tumpang tindih, dan tidak membingungkan. Selain sistem, infrastruktur jaringan, SDM juga harus mendukung, ujarnya.