Pekanbaru,Gatra.com- Pencopotan Asri Auzar sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Riau memantik kegaduhan. Sejumlah kader partai berlogo Mercy diketahui membakar baju Partai Demokrat, bertepatan dengan digelarnya musda Partai Demokrat Provinsi Riau di kota Pekanbaru, Selasa (30/11).
Aksi bakar-bakaran itu tayang pada akun tiktok Riauonline. Dalam video pendek tersebut sejumlah kader partai Demokrat juga menyatakan keluar dari partai besutan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Hingga berita ini diturunkan Asri Auzar belum memberikan keterangan secara langsung kepada Gatra.com. Namun, dalam komentarnya di Riauonline, Asri menyebut gelaran musda Partai Demokrat tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.
"Musda tidak sesuai dengan AD/ART, ini sama saja dengan pengambilalihan secara paksa jabatan saya sebagai ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Riau," ungkap sosok yang habis masa jabatannya pada Oktober 2022.
Adapun hajatan musda menetapkan Agung Nugroho selaku Ketua Partai Demokrat Provinsi Riau. Lengsernya Asri Auzar dari jabatan Ketua Demokrat Provinsi Riau cukup mengagetkan, mengingat ia termasuk salah satu loyalis AHY dalam hingar-bingar dualisme Partai Demokrat pasca Kongres Partai Demokrat yang digagas kubu Moeldoko di Sibolangit, Maret 2021.
Sementara itu dalam salah satu video yang beredar di grup wartawan pasca pencopotan dirinya selaku Ketua Demokrat Riau, Asri Auzar berujar AHY selaku Ketua Umum Partai Demokrat nantinya juga bisa dilengserkan bila tidak patuh pada aturan main partai.
Sebagai informasi, gelaran musda Partai Demokrat Provinsi Riau turut diterpa isu politik uang. "Salah seorang peserta (pemilik suara), menyebut sudah ada perjanjian imbal balik dengan salah satu kandidat. Apabila ada pembatalan dukungan akan dituntut Rp500 juta," kata Kamaruzaman wakil ketua pelaksana musda.
Selain dugaan politik uang tersebut, kata Kamaruzaman, gelaran musda yang seharusnya digelar akhir tahun 2021, juga terkesan dipaksakan. Pasalnya, jabatan Asri Auzar (petahana) sebagai Ketua Partai Demokrat Provinsi Riau baru berakhir pada Oktober 2022.
"Jadi kesannya Dewan Pimpinan Pusat (DPP) memaksakan kehendak untuk menggelar musda secepatnya di Riau. Sementara di daerah lain itu masih ada Plt (pelaksana tugas), musdanya tak digelar-gelar. Sehingga ada spekulasi terjadinya permainan antara oknum calon dengan oknum DPP," bebernya.
Terkait hal ini, Kepala Badan Pembina Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron, menampik terjadinya politik uang dalam gelaran Musda Partai Demokrat Provinsi Riau.
Menurut Herman, gelaran musda Partai Demokrat Provinsi Riau berlangsung secara demokratis. Oleh sebab itu pihaknya tetap menggelar hajatan musda. "Saya tidak tahu itu, saya datang kesini memimpin musda secara demokratis. Silahkan klarifikasi kepada yang bersangkutan," terangnya di lokasi acara.
