Home Ekonomi Harga Minyak Goreng Melejit, Pemerintah Sudah Buat Skenario

Harga Minyak Goreng Melejit, Pemerintah Sudah Buat Skenario

Sukoharjo, Gatra.com- Jelang Natal 2021 dan Tahun Baru 2022, harga minyak goreng di sejumlah daerah terpantau masih tinggi. Kenaikannya tak hanya terjadi pada minyak goreng kemasan, namun juga terjadi pada minyak goreng curah yang biasa dijual dalam kemasan plastik bening di pasaran.

Menyikapi kenaikan harga minyak goreng tersebut, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Aria Bima mengaku, saat ini pemerintah telah berusaha untuk melakukan berbagai skenario untuk menekan harga minyak goreng di pasaran.

Seperti diketahui, biasanya harga minyak goreng berada di angka Rp 11.000 perliter. Namun saat ini sudah menginjak di harga Rp 20.000 bahkan bisa jadi sampai Rp 21.000.

Meski hanya harga minyak goreng yang mengalami kenaikan, tetapi hal tersebut sangat mempengaruhi tingkat inflasi. Untuk itu, pemerintah akan berupaya untuk menekan inflasi terutama saat Nataru. 

"Sektor yang mengangetkan minyak goreng, kita berusaha untuk melakukan berbagai skenario," ucap Aria Bima di sela sosialisasi Peran Penting CSR BUMN di Masyarakat' di Hotel Brothers Solo Baru, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah, Rabu (22/12).

Menurut poliitisi PDI P tersebut, skenario yang dilakukan adalah dengan menggunakan iuran sawit hingga kewajiban pasok domestik atau domestic market obligation (DMO).

"Tapi DMO katanya akan mengubah struktur harga kalau sampai DMO yang 20 persen kebutuhan nasional. Maka kita akan akan lanjutkan dulu pembahasan persoalan minyak goreng," ungkapnya.

Karena diketahui, penyebab naiknya harga minyak goreng karena harga sawit di pasar dunia yang tinggi. Sehingga ada kecenderungan produsen CPO melakukan ekspor, maka dengan begitu, perlu diberlakukan kebijakan DMO.

Selain minyak goreng, harga kebutuhan pokok lainnya menjelang Nataru cenderung stabil. Bahkan untuk harga telur saat ini sudah membaik yakni sebesar Rp 22.000 per kilogram.

"Saya kira karena antusias konsumen juga belum begitu tinggi. Pembatasan mobilitas PNS, TNI, BUMN yang tidak boleh keluar kota saat libut Nataru juga menyebabkan lonjakan konsumsi tidak begitu tinggi saat ini," tandasnya.


 

1455