Menurut dia Kepala SD harus jujur soal Dapodik. Kalau kondisi sekolah rusak, katakan rusak, kalau sekolah kurang ruang kelas, katakan saja kekurangan ruang kelas.  "Tapi selama ini untuk dapat sertifikasi dan akreditasi sekolah, dianggap sekolah itu sudah mantap, sudah siap semuanya. Padahal kenyataannya masih ada kekurangan," katanya. 

 

Dinas PDK Batanghari tahun depan akan melihat semua Dapodik sekolah. Ia memastikan semua data dalam Dapodik sesuai fakta di sekolah. Bahkan pihaknya sering mengumpulkan operator sekolah. "Operator harus terus berkoordinasi dengan Kepala sekolah agar mengisi Dapodik yang sebenarnya," katanya.

 

Ia tak menampik ada beberapa operator menolak perintah kepala sekolah. Ironisnya operator menganggap Dapodik cuma sebatas laporan saja, padahal itulah gambaran sebenarnya keberadaan sekolah.  "Ada memang beberapa Kepala SD bukan tidak bisa mengisi Dapodik, tapi mereka tak ada waktu, makanya diserahkan kepada operator untuk meng-update," ucapnya. 

 

Yani secara tegas minta semua Kepala SD harus mendampingi operator sewaktu mengisi Dapodik. Hal ini penting guna memastikan operator benar-benar mengisi Dapodik. "Jangan cuma memberikan perintah, tapi duduk bersama menghadap laptop mengisi Dapodik," ujarnya.

 

Perihal kondisi real sekolah, Yani minta maaf belum bisa memberi informasi data valid. Soalnya dia mengaku belum juga penuh mengunjungi 204 SD Negeri dan 11 SD Swasta. "Insya Allah awal tahun depan data ini sudah kita punya. Kawan-kawan media boleh datang kesini lagi minta data sebenarnya. Kita bicara persentase tak bisa hanya katanya, kita pastikan memang sekolah ini kurang lokal," katanya.