Jakarta, Gatra.com - Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu (FSP BUMN Bersatu) menyesalkan rencana aksi mogok yang akan dilakukan sejumlah pekerja PT Pertamina (Persero) yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB). 

Sekretaris Jenderal FSP BUMN Bersatu Tri Sasono mengatakan rencana aksi mogok yang akan dilakukan FSPPB hanya akan menambah kegaduhan di internal Pertamina. 

Apalagi, dalam rencana aksi mogok kerja tersebut, FSPPB juga menuntut Menteri BUMN Erick Thohir untuk mencopot jabatan Nicke Widyawati dari posisi Direktur Utama Pertamina. "Sebab, tuntutan ini bukan domain dari tujuan pekerja dalam berserikat," ujar Tri Sasono dalam keterangan kepada Gatra.com, Selasa (28/12). 

Lain halnya, lanjut Tri, jika ancaman mogok kerja FSPPB dipicu oleh keputusan manajemen Pertamina yang melakukan pemotongan gaji karyawan di tengah penerapan work from home (WFH) selama pandemi Covid-19.

"Kalau ada kebijakan pemotongan gaji pada masa pandemi, ini baru bisa masuk domain tuntutan pekerja," imbuhnya. 

Tri menambahkan, tidak ada alasan bagi manajemen Pertamina untuk memangkas gaji karyawan. Pasalnya, di bawah kepemimpinan Nicke, kinerja Pertamina semakin mengkilat. 

Tri mencontohkan kinerja Pertamina di sepanjang semester I-2021. Pada periode tersebut, Pertamina berhasil membukukan laba bersih sebesar US$ 183 atau setara Rp2,6 triliun.

Realisasi pencapaian laba bersih ini berbanding terbalik dengan kinerja Pertamina pada tahun 2020 lalu yang mencatat rugi US$768 juta. 

Karena itu, Tri menilai, kisruh dan rencana aksi mogok kerja yang terjadi di Pertamina, bukan karena faktor kebijakan manajemen. Kondisi itu lebih disebabkan ketidakmampuan Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam meredam konflik internal di perusahaan. 

FSP BUMN Bersatu meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk mengevaluasi kinerja Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina. "Ahok ditempatkan Jokowi di Pertamina untuk bekerja, bukan untuk membuat gaduh," tegas Tri. 

Sebelumnya, FSPPB Pertamina berencana menggelar aksi mogok kerja yang akan mulai pada 29 Desember hingga 7 Januari 2022. Selain berencana mogok kerja, FSPPB juga menuntut Menteri BUMN Erick Thohir mencopot Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati.