Jakarta, Gatra.com – Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) menyebut bahwa dalam menjalankan fungsi-fungsi pokoknya selama 2021, DPR menunjukkan kinerja yang tak cukup memuaskan, bahkan cenderung inferior terhadap pemerintah.

“Tercermin dari gampangnya kebijakan dibahas dan diputuskan DPR lebih memperlihatkan wajah DPR yang tak berdaya, tumpul, tak punya sikap kritis dan tegas serta ‘manut’ pada pemerintah,” ujar peneliti Formappi bidang legislasi, Lucius Karus, pada Selasa, (28/12).

Menurut Formappi, cepatnya proses pembahasan dan mudahnya DPR menyetujui suatu kebijakan yang dilayangkan pemerintah, sama sekali tak menandakan kalau DPR telah mempertimbangkan kebijakan tersebut secara matang.

Alih-alih demikian, DPR justru disebut cenderung lebih dikendalikan oleh pemerintah. Formappi menyebut bahwa kendali pemerintah tersebut dilakukan melalui parpol-parpol koalisi yang menjadi acuan fraksi-fraksi di parlemen.

Formappi mencatat bahwa sepanjang 2021, belum ada satu pun kebijakan negara yang harus melalui proses pembahasan yang alot, penuh perdebatan sengit, hingga deadlock.

Bahkan proses pembahasan sejumlah kebijakan seperti RUU, RAPBN maupun pertanggungjawaban APBN tidak berlangsung lama dan menegangkan. Hampir semua bisa dibahas secara singkat dan tanpa perdebatan seru hingga waktu pengesahan.

“Pelaksanaan fungsi pengawasan yang biasanya menjadi semacam instrumen penting bagi DPR untuk menunjukkan kekuasaan terhadap pemerintah tak pernah memunculkan ‘ancaman’ serius,” kata Lucius.