Kabul, Gatra.com – Perdana Menteri (PM) Afghanistan, Mullah Hasan Akhund, menyerukan dunia internasional untuk secara resmi mengakui pemerintahan Taliban. Dia menyatakan, Taliban telah memenuhi semua persyaratan sebagai pemerintah yang sah.
“Saya meminta semua pemerintah, terutama negara-negara Islam, harus mulai memberikan pengakuan,” kata Akhund dalam konferensi pers pada Rabu (19/1), seperti dilansir Reuters.
Pertemuan itu merupakan pernyataan publik pertamanya sejak menjabat September 2021.
Hingga kini, negara asing masih enggan mengakui pemerintahan Taliban yang mengambil alih kekuasaan pada Agustus lalu.
Sementara, negara-negara Barat telah membekukan aset perbankan Afghanistan senilai miliaran dolar, dan memangkas dana pembangunan yang pernah menjadi penopang ekonomi Afghanistan.
Akhund dan pejabat pemerintahan Taliban lainnya juga mendesak pemerintahan asing supaya melonggarkan pembatasan uang ke negara itu. Selain itu, Taliban menuduh pembekuan dana sebagai penyebab krisis ekonomi yang berkembang di Afghanistan.
“Bantuan jangka pendek bukanlah solusi, kami harus berusaha menemukan jalan untuk menyelesaikan masalah secara mendasar,” imbuhnya.
Diketahui, komunitas internasional meningkatkan bantuan kemanusiaan untuk memenuhi kebutuhan mendesak warga Afghanistan. Sebagian besar bantuan itu disalurkan lewat jalur resmi yaitu Taliban.
Di sisi lain, Afghanistan juga menghadapi krisis uang tunai dan ekonomi yang terus memburuk selama musim dingin. Akibatnya, jutaan orang jatuh ke dalam kemiskinan.
Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Afghanistan, Deborah Lyons, juga berbicara di acara tersebut. Dia mengatakan, krisis ekonomi Afghanistan merupakan masalah serius yang perlu ditangani oleh semua negara.
“PBB tengah bekerja untuk merevitalisasi ekonomi Afghanistan, dan secara mendasar mengatasi masalah ekonomi Afghanistan,” katanya.
Pejabat Menteri Luar Negeri Afghanistan, Amir Khan Muttaqi, menambahkan bahwa pemerintah Taliban sedang berupaya mencari hubungan ekonomi dengan masyarakat internasional.
“Bantuan kemanusiaan adalah solusi jangka pendek untuk masalah ekonomi. Kami butuh pelaksanaan proyek infrastruktur guna menyelesaikan masalah dalam jangka panjang,” ujarnya.
