Banyumas, Gatra.com –Pemerintah Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah menyiapkan sentra pelayanan terpadu (SPT) untuk Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
Kepala Dinsosdalduk KBPPPA Purbalingga Eni Sosiatman, mengatakan akan membentuk SPT-PPKS yang merupakan unit pelaksana non-struktural yang bertugas memberikan pelayanan informasi, rujukan dan pelayanan langsung terhadap PPKS.
Untuk lebih memudahkan, SPT-PPKS juga menyediakan aplikasi atau website yang bisa diakses untuk memperoleh pelayanan PPKS yang tengah dirancang Dinkominfo.
“Jadi nanti misal ada gelandangan bisa dilaporkan melalui aplikasi ini, kami juga sudah mempunyai unitnya termasuk kendaraan yang bisa merespon cepat adanya kasus-kasus seperti itu,” katanya, saat paparan inovasi OPD kepada Bupati dan Sekda Purbalingga, Rabu (16/2).
Dia menjelaskan, selain gelandangan juga ada beberapa unsur lain yang termasuk PPKS yang bisa mendapatkan layanan dari SPT-PPKS DinsosdaldukKBPPA ini.
Menurut Kementerian Sosial, yang termasuk PPKS yakni balita terlantar, anak terlantar, anak yang berhadapan dengan hukum, anak jalanan, anak dengan kedisabilitasan, anak korban kekerasan atau diperlakukan salah, anak yang memerlukan perlindungan khusus, lansia terlantar, penyandang disabilitas, tuna Susila, gelandangan, pengemis, fakir miskin, korban bencana alam/sosial, ODHA, kaum minoritas, keluarga bermasalah sosial psikologis, korban trafficking dan sebagainya.
DinsosdaldukKBPPPA Purbalingga mencatat tahun 2021 cukup banyak PPKS yang direhabilitasi. Artinya kasus-kasus tersebut tidak sedikit terjadi di Purbalingga.
Tercatat, penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gelandangan dan pengemis ada 3.937 orang yang direhabilitasi. Fakir miskin yang mendapat penanganan social ada 153.100 orang dan korban bencana yang menerima bantuan sosial tanggap darurat ada 1.518 orang.
Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi mengungkapkan untuk menangani PPKS, Pemkab Purbalingga sudah memiliki Rumah Singgah Perlindungan Sosial Dharma Perwira. Meski, ia menilai rumah yang berdiri di Kelurahan Bojong tersebut pemanfaatannya belum optimal.
“Jadi mungkin ini perlu di push lagi, jadi jangan sampai sarana prasarana yang sudah kita bentuk dalam rangka penanganan PPKS ini mangkrak. Anggarannya di APBD setiap tahun juga sudah dicukupi, mohon ini menjadi perhatian,” katanya.
Bupati juga menyarankan agar Dinsos perlu belajar dari Surabaya karena di sana banyak rumah singgah dan banyak pemberdayaan di dalamnya. Diantaranya pembuatan kerajinan yang bisa bernilai jual, sehingga tidak hanya tempat penampungan tapi juga tempat pemberdayaan.
“Nanti mungkin unsur-unsur pemberdayaan perlu ditambahkan ke dalam tupoksi rumah singgah ke depan,” ucap Dyah.
