Jakarta, Gatra.com – Wacana penundaan pemilu kembali menjadi perbincangan hangat nasional belakangan ini. Seperti diketahui, salah satu pemantik isu itu muncul lagi ke publik adalah Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar.

Beberapa hari lalu, politisi yang akrab disapa Cak Imin itu mengeluarkan pernyataan kontroversial terkait penundaan pemilu. Ia menyebutkan bahwa dari 100 juta subjek akun di media sosial, 60% subjek mendukung penundaan pemilu, seperti dilansir ANTARA, Minggu, (27/2).

Cak Imin tak sendiri. Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, juga mengusulkan hal yang sama. “PAN setuju bahwa pemilu perlu dipertimbangkan untuk diundur,” ujarnya Jumat lalu.

Dari kalangan menteri, Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, dan Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, juga mengusulkan hal yang sama. Ini makin menguatkan dugaan bahwa usulan penundaan pemilu memang hanya akal-akalan golongan elit saja.

Bagi Direktur Eksekutif PARA Syndicate, Ari Nurcahyo, usulan-usulan itu hanya keinginan dari kalangan elit saja yang ingin ‘melestarikan’ Jokowi di kursi kekuasaan. Tujuannya adalah agar durasi kekuasaan jadi lebih panjang.

Lebih dari itu, Ari menyoroti dua pihak dari nama-nama di atas, yaitu PAN dari pihak parpol dan Airlangga di jajaran menteri. Menurutnya, mereka menginginkan adanya penundaan pemilu lantaran nilai elektabilitas mereka masih rendah di berbagai survei nasional sejauh ini.

“Ada kekhawatiran soal elektabilitas di pilpres dan juga di pileg. Daripada meneruskan pemilu ya lebih baik kita buying time dulu satu-dua tahun untuk menaikan popularitas dan elektabilitas,” ujar Ari.

Menurut temuan survei Saiful Mudjani Research & Center (SMRC) pada Februari 2022, Airlangga hanya meraih angka elektabilitas 0,3%. Ia jauh tertinggal dari nama-nama beken seperti Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan.

Menurut temuan survei dari lembaga yang sama pada Desember tahun lalu, PAN juga tak berhasil memperoleh angka elektabilitas yang mentereng. Mereka hanya memiliki angka elektabilitas 1,8% meski masih berada di posisi 10 besar.

Ari tetap menyarankan agar pemilu teteap dilangsungkan sesuai dengan yang sudah diputuskan bersama oleh KPU, yakni 14 Februari 2024. “Sebaiknya memang tetap normal saja. Jalankan Pemilu 2024 sesuai dengan yang sudah dijadwalkan,” kata Ari.