Jakarta, Gatra.com – Penasihat Sekolah Bisnis dan Manajemen (SBM) Institut Teknologi Bandung (ITB), Sandiaga Uno, mendukung penerapan swakelola terhadap SBM ITB.

Sandiaga dalam keterangan tertulis yang diterima Gatra.com di Jakarta, Jumat (18/3), memberikan dukungan karena swakelola atau prinsip swakelola merupakan kunci sukses suatu perusahaan maupun institusi menangguk sukses.

“Prinsip yang sama berlaku untuk SBM ITB sebagai sebuah sekolah bisnis. Swakelola ini membuat mereka bisa maju,” ujarnya.

Menurutnya, penerapan swakelola atau menerapkan sendiri risiko yang dihadapi perusahaan maupun institusi, akan menghasilkan return. Dalam dalam hal SBM ITB, adalah menghasilkan manusia terdidik. Ini bukan hanya untuk ITB, tetapi juga negara secara luas.

Atas dasar itu, Sandi, demikian orang nomor satu di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemeparekraf) ini karib disapa, meminta Rektor ITB, Reini Wirahadikusumah, menjelaskan alasan pencabutan wewenang swakelola terhadap SBM ITB.

Pasalnya, lanjut Sandi, selama ini, wewenang swakelola sudah menghantarkan SBM ITB mendapat prestasi yang baik. Ia khawatir pencabutan wewenang swakelola tersebut akan menurunkan standar pendidikan di SBM ITB.

Sandi menjelaskan, operasional SBM ITB dalam menyelenggarakan pendidikan dengan standar terakreditasi AACSB yang secara internasional hanya 5% sekolah di dunia yang memilikinya.

“Dengan swakelola dicabut, berarti otonomi dicabut sehingga mengurangi fleksibilitas untuk bergerak lincah. Padahal persaingan makin tinggi dan perubahan makin cepat,” katanya.

Pencabutan wewenang swakelola juga membuat kontrol oleh rektor menjadi lebih erat dan lekat. "Saat ini bukan lagi era yang mengedepankan command & control semata melainkan trust & transform,” ujarnya.

Sedangkan untuk menyelesaikan konflik antara Rektorat ITB dan Forum Dosen SBM ITB, Sandi menyampaikan, harus melalui proses komunikasi yang baik. Dialog harus diutamakan dengan mengedepankan prinsip intelektual yang menjunjung kebenaran, bukan hanya kekuasaan.

Menurutnya, dialog juga harus bersifat horizontal yang mengedepankan prinsip kesetaraan. Dialog diharapkan bersifat solutif mencari jalan keluar, bukan memaksakan kehendak.

Sandiaga mengusulkan negosiasi antara Rektorat ITB dan Forum Dosen SBM ITB melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti orang tua mahasiswa, alumni, dan terutama Majelis Wali Amanat sebagai perwakilan pemerintah dan masyarakat.

Adapun soal aturan-aturan yang perlu dipenuhi, seperti rekomendasi BPK, maka BPK juga harus dilibatkan untuk memastikan didapat jalan keluar yang sesuai regulasi, namun juga tidak mematikan praktik baik yang telah berjalan.