Home Kalimantan Jatah Biosolar Masih Kurang, Asosiasi Logistik Kalsel Ngadu ke Pertamina, DPRD, hingga Dishub

Jatah Biosolar Masih Kurang, Asosiasi Logistik Kalsel Ngadu ke Pertamina, DPRD, hingga Dishub

Banjarmasin, Gatra.com - BBM jenis solar di wilayah Kalimantan Selatan (Kalsel) masih susah didapatkan. Antrian panjang truk pengangkut barang ditemui mengular hampir di setiap SPBU yang menjual solar bersubsidi.

Pengusaha angkutan dan sopir resih, mereka juga sudah melakukan demo ke PT Pertamina Cabang Banjarmasin dan mengadu ke DPRD. Hasilnya masih belum ada kejelasan. Sebagian sopir memilih mogok kerja sebagai bentuk protes.

Pengusaha angkutan barang yang tergabung di Asosiasi Logistik dan Forwarder (ALFI) Kalsel misalnya, sempat mendapat kuota Biosolar dari pemerintah daerah hingga 200 unit truk. Namun, ternyata jatah tersebut dinilai tidak mencukupi untuk bepergian keluar kota, lantaran didistribusikan melalui SPBU AKR (PT Arthakencana Rayatama) yang daya tampungnya terbatas hanya 15 kilo liter per hari.

Hal ini dikeluhkan pengurus ALFI Kalsel saat bertatap muka dengan pengawas antrean solar bersubsidi, yakni Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Banjarmasin, di Jalan Karya Bakti Kuin Cerucuk, Kamis (31/3).

Perhitungan tersebut baru anggota ALFI sadari usai mengadakan rapat internal antara pengelola angkutan logistik. Pengurus ALFI pun memohon bisa lebih banyak mendapatkan jatah Biosolar, guna kelancaran distribusi logistik, yang dampaknya juga akan dirasakan masyarakat.

“Nah, AKR itu kan stoknya hanya 15 ribu liter, apabila digabung dengan masyarakat umum yang misalkan bisa mencapai 5 ribu liter, sisanya tinggal 10 ribu dibagi 200 unit, dapat apa? bisa mengangkut apa dengan segitu?, akhirnya besok antre lagi,” kata Sekretaris DPW ALFI Kalsel Tularno kepada Gatra.com, Jumat (1/4).

“Ya minimal sesuai SK Gubernur lah. Dahulu kan 174 liter, 900 ribu dibagi 5 ribu, 150 kan dapat 174 liter. Tapi sekarang tanggal 10 kemarin peraturannya berubah lagi menjadi 130 liter. Tapi kita oke lah, enggak masalah, yang penting kan semua kebagian,” imbuh Tularno.

Aspirasi yang disampaikan pengurus ALFI coba diserap Dishub kota Kota Banjarmasin, yang berjanji akan menyampaikannya kepada kepala daerah.

“Ya, kita akan lapor ke pimpinan, dengan artinya kalkulasi yang benar seperti apa. Karena kemarin ada 2 kali rapat sebenarnya, setelah rapat bersama, kami ada rapat khusus meninjau kembali apa sih hasilnya, dengan formula itu, ternyata di satu sisi masih ada yang merasa dirugikan bahasanya,” jelas Plt Kepala Dishub Kota Banjarmasin, Slamet Begjo usai pertemuan.

Pihak ALFI berharap, kondisi ini bisa segera ditindaklanjuti sebelum masuk bulan puasa, karena saat ini para pengusaha angkutan logistik sering kesulitan mengeluarkan barang dari pelabuhan, lantaran truk pengangkut yang lama mengantre BBM, hingga menambah biaya operasional, bahkan bisa terkena denda.

"Karena, semuanya menanggung storage dan demurrage, jadi biayanya tambah besar, karena dahulunya yang kita antre cuman 1 hari 1 kali 24 jam, sekarang sampai 4-5 hari, akhirnya beban kontainer storage dan demurrage kena ke kita,” jelas Tularno.

Lantaran kekurangan kuota ini, akhirnya DPW ALFI dan Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia Kalsel, sepakat membatalkan kesepakatan dengan pemerintah terkait pemberian jalur khusus tersebut, sambil menunggu perhitungan kembali dari Pemkot Banjarmasin, agar bisa mendapat Biosolar hingga 26.000 liter per hari.

250