Home Politik Anggota FPKS DPRD Jateng Desak Pemerintah Tinjau Ulang Kenaikan Harga Pertamax

Anggota FPKS DPRD Jateng Desak Pemerintah Tinjau Ulang Kenaikan Harga Pertamax

Semarang, Gatra.com - Anggota Fraksi PKS DPRD Jawa Tengah (Jateng) Hadi Santoso, mendesak pemerintah meninjau ulang kebijakan menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pertamax.

Menurutnya, kenaikan harga BBM pertamax akan membawa dampak terhadap kenaikan harga barang kebutuhan pokok yang akan memberatkan masyarakat.

“Saya mendesak pemerintah pusat agar merevisi kebijakan kenaikan harga BBM pertamax di tengah masa pandemi Covid-19. Pemerintah agar fokus kepada perbaikan ekonomi,” kata Hadi Santoso dalam rilis yang diterima Gatra.com, Ahad (3/4).

Hadi juga meminta anggota DPR RI agar menyuarakan penolakan kenaikan BBM pertamax sebagai bagian dari tanggung jawab konstitusi memperjuangkan suara rakyat.

Seperti diketahui, pemerintah mulai 1 April 2022 menaikkan harga BBM pertamax menjadi Rp12.500 per liter atau naik Rp3.500 dari sebelumnya Rp9.000 per liter.

Lebih lanjut Hadi yang juga wakil ketua Komisi D DPRD Jateng menyatakan, kenaikkan BBM pertamax menjadi kabar buruk di tengah upaya masyarakat untuk melakukan pemulihan ekonomi yang ditandai dengan tingginya mobilitas masyarakat untuk melakukan perdagangan, mengunjungi daerah pariwisata dan akitfitas ekonomi lainnya.

Pemerintah seharusnya konsensenstrasi pada upaya pemulihan ekonomi masyarakat, bukan malah membuat kebijakan yang membuat masyarakat semakin menderita.

“Setelah tak mampu mengendalikan kenaikan harga minyak goreng, sekarang pemerintah menaikkan harga BBM pertamax. Rakyat sedang susah semakin dibuat menderita,” ujarnya.

Hadi menambahkan saat ini hampir seluruh masyarakat dipaksa menggunakan pertamax, dengan semakin sulitnya ditemui pertalite di SPBU dan pendirian pertashop sampai dipelosok desa yang hanya ada jenis pertamax.

Pengusaha travel di Jateng juga mengeluhkan kenaikan pertamax yang berpengaruh terhadap tingginnya tarif perjalanan yang mereka kenakan.

“Pengusaha travel antarkota dan lokal yang baru saja menggeliat setelah dua tahun menghadapi pandemi Covid-19 kembali tercekik akibat kebijakan ini,” katanya.

1153