Home Politik AHY: Jalan Pikiran Rezim Jokowi Enggak Nyambung, Rakyat Susah Malah Mau Tambah Periode

AHY: Jalan Pikiran Rezim Jokowi Enggak Nyambung, Rakyat Susah Malah Mau Tambah Periode

63179

Yogyakarta, Gatra.com – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menilai jalan pikiran pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak nyambung. Bukannya mencari solusi atas masalah yang dihadapi rakyat, pemerintah malah berpikir memperpanjang kekuasaan.

“Seharusnya pemerintah memprioritaskan penanganan masalah hari ini. Rakyat sedang susah, harga-harga naik. Bukannya mencari solusi, malah berpikir memperpanjang kekuasaan,” kata AHY saat jumpa media di Alun-alun Utara, Kota Yogyakarta, Rabu (6/4) malam.

Menurutnya, pemikiran itu merupakan sesuatu yang disconnect atau tidak nyambung dengan harapan rakyat. Kondisi ini pun menjadi perhatian Demokrat.

AHY pun menilai wajar jika saat ini gerakan mahasiswa turun ke jalan untuk menyuarakan sejumlah aspirasi. Antara lain untuk menolak kenaikan harga BBM, kenaikan harga bahan-bahan pokok, menentang konflik agraria, juga menolak penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

“Semua itu relevan. Apa yang disuarakan oleh mahasiswa adalah suara rakyat yang kita dengarkan setiap hari. Bukan suara rakyat yang direkayasa,” ucapnya.

AHY juga menyatakan saat ini Demokrat sering kali menjadi korban berita bohong atau hoaks, fitnah, bahkan korban kampanye hitam dari para pendengung alias buzzer yang menyatakan Demokrat adalah penggerak mahasiswa.

“Propaganda-propaganda yang dilancarkan pendengung membuat kita gagal fokus. Mereka mengatakan Demokrat ada di balik (gerakan mahasiswa) ini,” paparnya.

Baginya hal itu sangat tidak mungkin. Sebab Demokrat bukan sebuah negara. Suatu negara saja, kata AHY, tidak mudah menggerakkan mahasiswa dan kampus-kampus. “Partai politik bukan negara. Kami di luar pemerintahan yang bisa dikatakan jauh sebagai kapasitas menggerakkan mobilisasi seperti itu,” ujarnya.

AHY juga melihat upaya amandemen UU untuk menjadikan masa jabatan presiden tiga periode bisa saja terjadi. Padahal UU membatasi jabatan presiden untuk dua periode karena itu dinilai sudah cukup. “Karena begitu lepas (diamandemen), tambah satu kali lagi. Setelah itu tidak ada batasannya. Tidak ada limitnya,” ujarnya.

COMMENTS

LEAVE A COMMENTS