Pati, Gatra.com- Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut, penundaan pemilu dan wacana presiden tiga periode sebagai hal yang mencederai hati nurani rakyat. Pasalnya, isu tersebut justru muncul di tengah kondisi sulitnya ekonomi masyarakat, dimana naik dan langkanya sejumlah kebutuhan masyarakat.
“Di beberapa daerah, rata-rata menyampaikan kenaikan harga bahan pokok, minyak goreng, gula, telor, dan lain-lain, termasuk BBM solar. Ini sangat memberatkan kehidupan masyarakat di mana kehidupannya belum pulih akibat pandemi,” kata AHY selepas berdialog dengan PKL Alun-alun Kembangjoyo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Jumat (8/4) malam.
Harusnya, Negara hadir dan meyakinkan untuk menyetabilkan harga. Bukannya malah seolah menutupi dan terkesan sembunyi-sembunyi ketika sejumlah kebutuhan dasar meroket naik.
“Janganlah terus kemudian tak terbendung kenaikan-kenaikan harga terlebih di bulan puasa. Secara alami kebutuhan dan permintaan pasar meningkat. Tapi begitu harga-harga melambung itu sangat memberatkan masyarakat yang sejak awal sulit. Berbeda dengan masyarakat kelas atas yang sejak awal tidak terlalu terdampak secara langsung. Sementara masyarakat miskin dan kurang mampu, ini bicara tentang keberlangsungan hidup sehari-hari, anaknya makan apa?” beber AHY.
Ia mengatakan, elit politik yang berkuasa dinilai kurang memiliki empati pada permasalahan yang dialami masyarakat. Alih-alih mencari solusi guna meringankan beban rakyat , sejumlah kebijakan yang diambil oleh pemerintah kerap tak berkorelasi pada kepentingan masyarakat.
Fokus pemerintah saat ini, harusnya menangani persoalan tersebut. Dan bukannnya malah menunda pemilu dan menggeber isu presiden tiga periode. Yang jelas sangat menyakiti hati masyarakat Indonesia di tengah sulitnya kehidupan di masa pandemi ditambah melejit dan langkanya kebutuhan.
“Artinya ini yang kita terus perjuangkan dan prioritaskan. Jangan terus malah ada isu-isu lainnya. Tiba-tiba berbicara melanggengkan kekuasaan misalnya. Itu adalah sesuatu yang disconnect. Artinya tidak nyambung dengan realitas dan permasalah yang dihadapi oleh rakyat saat ini,” tegasnya.
Isu penundaan pemilu dan wacana presiden tiga periode, disebut sebagai hal yang menyalahi undang-undang serta amanat reformasi yang diperjuangan oleh rakyat. Hal tersebut adalah langkah mundur dalam proses berdemokrasi. Pemerintah dan elit politik seharusnya lebih memprioritaskan penanganan permasalahan masyarakat yakni menyetabilkan harga-harga.
“(Penundaan pemilu dan presiden tiga periode) ini menghianati amanah reformasi. Reformasi yang dulu terjadi 1998 yang kita semua merasakan getirnya lembaran sejarah itu. Berdarah-darah. Lah kok kemudian setelah sekian puluh tahun kita bergerak maju mencapai progress dalam demokrasi kok kita malah kita mundur kebelakang. Kami sangat jelas posisinya kami tolak dan kami akan terus perjuangkan aspirasi rakyat,” tegasnya.
