Karanganyar, Gatra.com- Pembagian bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng ke warga miskin dikritisi politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Rohadi Widodo. Menurut Rohadi, BLT ini merupakan pelarian pemerintah yang tak mampu mengatasi problem di tingkat hulu.

"Seharusnya pemerintah mampu mengendalikan harga minyak goreng dahulu. Bukan malah ngasih bantuan masyarakat. Itu bukan solusi tepat," kata Rohadi Widodo kepada Gatra.com, Minggu (10/4).

Pria yang menjabat Wakil Ketua DPW PKS Jateng ini meyakini gejolak minyak goreng yang merupakan andil dari spekulan, sindikat dan kartel. Pemerintah pusat yang memiliki kuasa mengatur perdagangannya seakan terlambat mengatasi. Pada akhirnya terjadi kelangkaan minyak goreng kemasan bersubsidi beberapa waktu lalu. Kemudian saat subsidinya dicabut  dialihkan ke minyak goreng curah dan diikuti kondisi langka.

"Penyelesaian harusnya di hulunya, pada masalah harga minyak goreng yang tinggi, bukan di hilirnya, memberikan BLT kepada masyarakat," ujarnya.

Sementara itu BLT minyak goreng bakal dibayarkan bareng bantuan pangan non tunai. Sugeng Raharto, Kepala Dinas Sosial Karanganyar, mengatakan setiap penerima BLT menerima Rp 300.000. Mereka juga mendapat BPNT Rp200 ribu.

"Rincian BLT Rp100.000 per bulan selama 3 bulan. BPNT untuk Mei Rp200.000," kata Sugeng.