Pati, Gatra.com – Menjelang momen sedekah bumi, pekerja seni di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, mulai resah. Pasalnya, hampir tiga tahun pentas kesenian digusur pagebluk, belum ada tanda-tanda panggung hiburan secara terbuka diizinkan oleh pemerintah daerah.
Dalang Wayang Kulit, Wibowo Asmoro berharap, agar Bupati Pati Haryanto memberikan kelonggaran dengan memperbolehkan pentas terbuka dibolehkan di kabupaten berjuluk Bumi Mina Tani. Terlebih di kabupaten lain sudah diperbolehkan.
“Ada beberapa kota/kabupaten yang sudah ada kelonggaran, mungkin karena ada otonomi daerah, kebijakan dikembalikan ke daerah masing-masing. Di Blora sudah ada pentas, Rembang, Boyolali, Purwodadi, Jepara, Kudus juga sudah. Yang kami pertanyakan kenapa Pati belum. Itu pertanyaan klasik dari pelaku seni di Pati,” keluhnya selepas berembuk dengan seniman lain di Pendopo Kemiri, Desa Sarirejo, Kecamatan Pati Kota, Selasa (12/4).
Seniman berkeinginan agar pada bulan Syawal, pentas terbuka dibolehkan untuk digelar. Mengingat pada bulan itu bertepatan dengan haul dan sedekah bumi. Yang mana adalah momen para seniman kebanjiran orderan.
“Rekan-rekan seniman Pati cuma berharap diberi kesempatan pentas setidaknya Syawal ini. Karena seniman Pati masa panennya itu Syawal, Apit, dan Besar,” pintanya.
Berdasarkan Instruksi Bupati (Inbup) Pati terbaru yang terbit 5 April lalu, terangnya, pementasan kesenian hanya dibolehkan di dalam gedung dengan pembatasan jumlah penonton maksimal 50% dari total kapasitas. Durasi pertunjukkan dibatasi hanya dua jam saja.
“Kebijkan ini belum memadai dan memberatkan seniman yang sudah hampir tiga tahun tidak bisa bekerja,” ungkapnya.
Berdasarkan perundingan hari ini, para seniman bersepakat untuk mengirimkan surat pada Bupati Pati Haryanto. Surat tersebut dimaksudkan sebagai pendekatan persuasif pada bupati, agar mengeluarkan kebijakan yang bisa membantu seniman.
“Teman-teman seniman mohon petunjuk dari bupati, langkah apa, kebijakan apa yang bisa diberikan untuk kami agar bisa bekerja kembali. Diharapkan paling tidak Syawal sudah boleh. Maka kami kejar waktu untuk mengirimkan surat pada bupati, mohon kelonggaran, kebijakan, dan petunjuk,” sebutnya.
