Jakarta, Gatra.com – Ketua Umum (Ketum) Persekutuan Gereja-Gereja di Papua (PGGP), Pdt. Hiskia Rollo, mengatakan, penyelesaian berbagai masalah di Papua perlu dimulai dari hal yang paling mudah.
“Jangan sampai kita fokus kepada masalah yang berat sehingga pembangunan tidak berjalan,” katanya dalam petemuan PGGP dan PGGP Papua Barat dengan Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin di Istana Wapres, Jakarta, Rabu (20/4).
Hiskia lebih lanjut menyampaikan, untuk menyelesaikan berbagai persoalan Papua harus dilakukan secara holistik atau menyeluruh karena tidak bisa hanya fokus pada satu atau dua persoalan.
Menurutnya, jika hanya fokus pada persoalan tertentu, maka pesoalan lainnya, misal pengembangan sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan berbagai bidang lainnya menjadi terabaikan.
“Mari kita bersatu untuk mengatasi masalah Papua mulai dari yang paling mudah dan bisa kita kerjakan,” ujarnya dalam keterangan pers.
Sementara itu, Ketum PGGP Papua Barat, Pdt. Shirley F.A. Parinussa, menjelaskan tentang sejarah masuknya Injil di tanah Papua yang dimulai pada 5 Februari 1855. Ia juga menyampaikan bagaimana peran strategis gereja sebagai pionir pembangunan di tanah Papua.
Menurutnya, untuk memajukan Papua, gereja-gereja di sana mendirikan sejumlah sekolah, sarana kesehatan dan perekonomian, serta membangun lapangan terbang untuk membuka akses ke daerah-daerah yang paling terpencil dan terisolir. Karya pekabaran ini pula yang meletakan dasar untuk hadirnya pemerintahan di tanah Papua saat ini.
Sedangkan untuk mengoptimalkan peran gereja dalam membangun Papua, dalam peringatan Hari Pekabaran Injil (HPI) ke-167 tahun 2022 di Papua, telah ditetapkan salah satu langkah strategis utama, yakni rencana pendirian Papua Christian Center (PCC).
Ketua DPD Papua yang juga mendapuk Ketua Panitia HPI tahun 2022, Johny Banua Row, menjelaskan, PCC merupakan rumah bersama bagi seluruh gereja di Papua untuk berdiskusi serta membuat kajian dan analisis, sekaligus titik temu untuk menyinergikan gereja dan pemerintah, sehingga karya pekabaran injil dapat mendatangkan keselamatan dan kesejahteraan bagi semua orang di Papua.
Pengurus PGGP dan PGGP Papua Barat yang merupakan wadah pimpinan dan perwakilan gereja se-Papua sengaja jauh-jauh datang dari bumi Cendrawasih untuk bertemu dan beraudiensi dengan Wapres Ma'ruf Amin.
Selain itu, untuk menyerahkan dokumen rekomendasi hasil Konferensi Pimpinan-Pimpinan Gereja di tanah Papua yang berlangsung pada 15–17 Februari 2022 di Kota Jayapura kepada Wapres yang juga selaku Koordinator Program Percepatan Pembangunan Papua. Konferensi tersebut merupakan bagian dari peringatan HPI ke-167 di Papua.
Adapun PGGP merupakan lembaga bersama (oikumenis) serta forum dialog bagi gereja-gereja di Papua, representasi dari 58 denominasi gereja di Provinsi Papua dan 48 denominasi di Provinsi Papua Barat yang berasal dari 5 aras (rumpun) gereja besar di seluruh Tanah Papua.
Penyerahan langsung dokumen tersebut kepada Wapres yang juga Koordinator Program Percepatan Pembangunan Papua ini agar aspirasi dari gereja-gereja di Papua dapat didengar langsung dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Pusat.
Dalam petemuan tersebut, para pendeta dari Papua menyampaikan berbagai pandangan kritis dan konstruktif sebagai bahan masukan kepada Wapres untuk mewujudkan perdamaian dan kesejahteraan di tanah Papua melalui pendekatan-pendekatan humanis dan non-militer.
Para pimpinan gereja juga menegaskan komitmen untuk menjaga netralitasnya dalam menyikapi berbagai dinamika politik di Papua, merangkul seluruh pihak yang bertikai dalam rangka mewujudkan visi “Papua Tanah Damai”, serta fokus pada upaya pembangunan yang berdampak nyata pada kehidupan masyarakat lokal.
Sementara itu, Ma'ruf menyampaikan, tadinya pemerintah akan menyambangi Papua untuk menemui dan berdialog dengan perwakilan dari berbagai gereja di sana. Tetapi pihak gereja ternyata lebih dahulu berangkat ke Jakarta untuk menyampaikan berbagai masukan konstruktif untuk membangun Papua.
Ma'ruf juga mengajak PGGP dan PGGP Papua Barat ikut membantu rekonsiliasi dan menghentikan konflik di tanah Papua. Pemerintah dan organisasi tesebut sepakat untuk mencari solusi untuk mengakhiri konflik.
“Kita tidak boleh lagi mewariskan konflik yang berkelanjutan. Konflik harus kita atasi. Yang kita wariskan adalah pembangunan kesejahteraan yang berkelanjutan,” katanya.
