Home Info Sawit Akhirnya Terbongkar! Harga TBS Rontok Bukan Oleh Larangan Ekspor CPO. Lalu Apa Dong?

Akhirnya Terbongkar! Harga TBS Rontok Bukan Oleh Larangan Ekspor CPO. Lalu Apa Dong?

Jakarta, Gatra.com - Doktor lingkungan Universitas Riau ini benar-benar geram setelah menengok data milik Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) itu. Bahwa ternyata, tahun lalu, dari 33,674 juta ton total ekspor minyak sawit, ekspor Crude Palm Oil (CPO) cuma 2,482 juta ton.

“Artinya, kalaupun presiden mengatakan stop ekspor CPO, enggak bakal ada ngaruhnya dengan pabrik-pabrik pengolahan Tandan Buah Segar (TBS). Pertanyaan yang kemudian muncul, kok tega-teganya Pabrik Kelapa Sawit (PKS) langsung membikin harga yang benar-benar mencekek petani?,” Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (DPP-Apkasindo) ini nampak berang sambil mencomot kacamatanya untuk menengok kembali data GAPKI itu, saat berbincang dengan Gatra.com, siang ini.

Yang membikin Gulat Medali Emas Manurung makin kesal, anak buah Presiden Jokowi yang semestinya tahu soal detil angka ekspor itu tak langsung bergegas menenangkan situasi di lapangan. Alhasil orang langsung mengidentikkan kalau stop ekspor CPO itu berarti mengurangi kebutuhan TBS dalam jumlah besar.

“Maka babak belurlah harga TBS petani. Harga TBS kami berkurang 60%, Bro! Nah, setelah babak belur, baru ada action, itupun cuma oleh Direktur Jenderal Perkebunan (Dirjenbun) yang jabatannya cuma Pelaksana tugas (Plt) yang menyebut; bahwa yang dilarang eksport itu hanya RBD Palm Olein (bahan baku minyak goreng sawit) dan minyak goreng sawit (MGS), untuk CPO tidak ada larangan atau pembatasan eksport. Ini maksudnya apa?” sergah ayah dua anak ini.

“Apa Dirjen ini enggak tahu bahwa sebenarnya orang sudah tak tertarik mengekspor CPO lagi lantaran Pungutan Ekspor (PE) yang begitu mahal; USD575 per ton?” tambahnya.

Tak berlebihan Gulat mengatakan babak belur lantaran dalam catatannya, sejak Presiden mengumumkan stop ekspor CPO, kerugian petani kelapa sawit sudah mencapai Rp11,7 triliun.

Ketua Umum DPP Sawitku Masa Depanku, Tolen Ketaren juga tak kalah geramnya. Dalam hitungannya, di Riau saja kerugian petani akibat permainan PKS menurunkan harga TBS itu mencapai Rp75 miliar sehari. “Itu baru di Riau, belum lagi di 21 provinsi penghasil sawit lainnya,” ujar Tolen.

Lantaran tak ada kaitannya stop ekspor CPO dengan data ekspor tadi, Gulat yang juga Ketua Bravo-5 Riau itu mengklaim kalau stop ekspor CPO itu cuma "modus" PKS-PKS untuk menghancurkan petani sawit. “Saya bicara fakta. Bro, petani sawit sekarang enggak bisa dibodohi lagi, sudah generasi kedua ini,” ujar Gulat.

Soal upaya Dirjenbun tadi, petani kata Gulat bukan tidak menghargai. “Tapi mbok yang benar sajalah. Masak kebijakan Presiden hanya ditindaklanjuti oleh sekelas Dirjen? Jauh amat levelnya itu. Mestinya yang menindaklanjuti itu selevel Menteri Koordinator lah,” tegasnya.

Dan Gulat juga mengingatkan, kalau tak ada juga penjelasan dan tindakan tegas kepada PKS nakal, Gulat tak bisa meredam lagi amarah petani yang sudah tak sabar turun ke Jakarta. “Kami juga berharap dengan hormat agar Satuan Tugas (SATGAS) Pangan Nasional, baik dari Mabes Polri, Kejaksaan Agung dan Satgas Pangan Provinsi kiranya berkenan menindak kecurangan-kecurangan yang terjadi di PKS-PKS. Sebab sudah jelas, penetapan harga TBS wajib berdasarkan Permentan 01/2018 dan Pergub Tataniaga TBS sebagai turunannya. Kalau melanggar, berarti pidana itu,” ujar Gulat.

Tolen juga berharap yang sama. Sebab apa yang terjadi beberapa hari terakhir ini telah benar-benar menghantam ekonomi petani sawit. “Kita sudah disulitkan oleh pupuk yang mahal dan sederet persoalan lain. Janganlah ditambah dengan permainan kotor semacam ini,” pintanya.


Abdul Aziz