Palembang, Gatra.com- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) akan membentuk tim satgas yang melibatkan unsur TNI/Polri, Kejaksaan, serta stakeholder lainnya hingga kabupaten dan kota di Sumsel
“Dibentuknya tim satgas itu guna memantau atau mendeteksi ketersediaan MGC (minyak goreng curah) di pasar-pasar termasuk mencari permasalahan distribusi minyak goreng yang selama ini terjadi,” ujar Gubernur Sumsel, Herman Deru, Rabu (27/4).
Menurutnya, kebutuhan minyak goreng di Bumi Sriwijaya sendiri sebanyak 502 ton per hari, lalu minyak goreng curah sebanyak 134 ton per hari, kemudian untuk kemasan sederhana sebanyak 170 ton per hari dan kemasan premium sebanyak 198 ton per hari.
“Saya minta komitmen morilnya agar minyak curah yang kebutuhannya 134 ton per hari ini dapat terpenuhi. Karena total kuota produksi per hari itu 180 ton dari tiga produsen yang teralokasi. Artinya, ada minus dimana, apakah didistribusi, apa transportasi apakah ada kecurangan,” katanya.
Karena itu, lanjutnya, pemerintah provinsi setempat membentuk satgas yang memiliki tugas pokok dan fungsinya dan apa saja yang diawasi. Artinya, dalam tugas tersebut tidak boleh kaku.
“Satgas ini sampai tiga bulan ke depan. Tugas satgas ini juga mencari kejanggalan ataupun kecurangan harga minyak ini. Kalau terdapat kecurangan angkut,” ujarnya.
Sementara itu, Kapolda Sumsel, Irjen Pol Toni Harmanto, mengatakan satgas tersebut fungsinya akan mengawasi dari produsen hingga ke pasar. “Kita tahu di Sumsel ini kita punya tiga produsen. Data dari intelijen kita ada sekitar 886 pasar di wilayah Sumsel. Artinya, progres ini setiap hari kita tahu pasar mana yang kosong minyak curahnya,” katanya.
Untuk diketahui, dari tiga perusahaan yang memproduksi minyak goreng di antaranya PT. Sinar Alam Permai sebanyak 50 ton per hari, PT. Tunas Baru Lampung sebanyak 60 ton per hari dan PT. Indokarya Internusa sebanyak 70 ton per hari.
