Pekanbaru,Gatra.com - Penunjukan Pejabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru dan Pj Bupati Kabupaten Kampar, menyulut kegaduhan di internal Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. Pasalnya beberapa pejabat eselon II Pemprov Riau mengangkangi rekomendasi Gubernur Riau, Syamsuar.
Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Riau, Tito Handoko menilai kegaduhan tersebut bukti belum patuhnya pemangku kepentingan terhadap administrasi di negeri ini.
"Kalau nama yang ditetapkan nantinya di luar rekomendasi gubernur, berarti persoalan ada di Kemendagri, mengapa mereka berani memutuskan hal tersebut, sementara dalam prosesnya memang mensyaratkan rekomendasi gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah," ujarnya kepada Gatra.com, Jumat (13/5).
Lebih lanjut, Tito menilai munculnya nama-nama di luar rekomendasi Syamsuar, menunjukkan adanya penolakan dari elit politik lokal atas penjaringan yang dilakukan gubernur. Penolakan dari elit politik lokal ini membuka ruang bagi pejabat eselon II di Pemprov Riau untuk melakukan manuver.
"Kalau dalam penjaringan itu elit politik lokal atau tokoh masyarakat Pekanbaru dan Kampar diajak bicara, munculnya manuver mungkin bisa diredam. Tapi kalau penjaringan dilakukan ekslusif oleh gubernur, ya tentu membuka ruang munculnya riak-riak, apalagi jika penjaringan itu diterjemahkan sebagai siasat politik gubernur untuk 2024," bebernya.
Selain variabel Kemendagri (pemerintah pusat) dan elit lokal, Tito juga menyorot etika kepegawaian para kepala dinas. Menurutnya manuver di luar rekomendasi gubernur, dapat mencoreng reputasi gubenur sebagai pemimpin organisasi perangkat daerah. Hal ini akan merongrong hubungan personal gubernur dan bawahannya.
"Bagaimana pun gubernur adalah bosnya para kadis, kalau kemudian ada kadis yang melakukan manuver berarti tidak loyal," tegasnya
Sebelumnya, Gubernur Riau telah merekomendasikan masing-masing tiga nama untuk Pj Wali Kota Pekanbaru dan Pj Bupati Kabupaten Kampar, mereka adalah Asisten I Setdaprov Riau Masrul Kasmi, Kepala BPBD Riau M Edy Afrizal, dan Kadispora Riau Boby Rachmat, yang diusulkan sebagai Pj Wali Kota Pekanbaru. Sedangkan kandidat Pj Bupati Kabupaten Kampar yakni Kepala Biro Kesra Setdaprov Riau Zulkifli Syukur, Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Riau Roni Rakhmat, dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Riau Imron Rosyadi.
Belakangan, beredar kabar sosok yang ditenggarai menjadi Pj Walikota Pekanbaru adalah Muflihun (Sekretaris DPRD Riau), dan Kamsol (Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau).
Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Kamsol, menampik sangkaan tidak loyal pada gubernur. Mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti itu mengeklaim tidak mengetahui kalau dirinya masuk sebagai calon kuat Pj Bupati Kampar.
"Tidak tahu. Saya tahu itu dari media. Yang jelas saya tetap loyal kepada pimpinan," ucap Kamsol singkat.
Diketahui, Walikota Pekanbaru Firdaus beserta Wakil Wali Kota Ayat Cahyadi, memasuki akhir masa jabatan pada 22 Mei 2022. Begitu pula dengan Bupati Kabupaten Kampar, Catur Sugeng Susanto.
