Kebumen, Gatra.com - Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) masih menjadi momok bagi penyaluran bantuan sosial untuk warga kurang mampu. Kepala desa sebagai ujung tombak yang berhadapan langsung dengan warga penerima bantuan pun sering disalahkan oleh warga.

Padahal, pihak desa sudah sering protes pada Dinas Sosial selaku pemilik DTKS, namun hanya seperti angin lalu. Perubahan nama-nama yang sudah diusulkan oleh desa untuk memperoleh bantuan kadang saat penerimaan bantuan tidak masuk. Kadang pula, nama yang sudah diusulkan dicoret karena sudah meninggal atau sudah mampu, justru masih ada.

Hal itu kembali mengemuka dalam acara halalbihalal Papdesi 'Walet Mas' Kebumen di Rest Area Haji Tino, Jalan Lingkar Selatan, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Kades Grenggeng, Kecamatan Karanganyar, Eri Istiawan mengritik kinerja Kemensos yang tak pernah bisa memberikan DTKS termutakhir.

"Saat tampil di TV, pihak Kementrian Sosial selalu mengatakan, jika warga kurang mampu ingin memperoleh bantuan pemerintah, temui Kades. Warga disuruh minta ke Kades untuk dimasukkan DTKS. Sementara kami Kades tidak bisa meng-entry data karena adminnya ada di Dinsos kabupaten. Kadeslah yang tahu, mana yang layak masuk DTKS, mana yang tidak. Tapi kami selama ini tidak diberi kewenangan," kata Eri yang diamini oleh Kades lainnya.

Ia bahkan mencontohkan, daftar penerima BLT Dana Desa (DD) untuk warga terdampak Covid-19 lebih valid dan nyata karena pihak desa yang mendata. Selain DTKS, permasalahan lain yang diungkapkan adalah soal Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang saldonya Rp0.

"Di desa saya setiap bulannya bisa 10 orang yang saldo BPNT-nya kosong. Sudah berulangkali terjadi, saya cermati modusnya nanti dirapel tiga bulan. Berarti kan warga itu sebenarnya dapat setiap bulan, lalu kemana kok bisa bulan pertama kedua saldonya kosong?" tanya Eri heran.

Sementara itu, Ketua Umum Papdesi Walet Mas Kebumen, Sri Budi Murniyanto membenarkan bahwa banyak anggotanya yang mengeluhkan kusutnya DTKS. "Kami akan ke Dinsos untuk menyamakan persepsi, dari desa selalu membuat data warga kurang mampu sesuai aturan, tapi bagaimana mekanisme di Dinsos kami tidak tahu. Karena data yang dipakai masih banyak data yang lama, yang orangnya sudah mengundurkan diri dari PKH, bahkan yang sudah meninggal juga masih belum hilang namanya," kata Budi.

Senada dengan Eri, Budi yang menjabat sebagai Kades Wonoharjo, Kecamatan Rowokele itu, mengatakan bahwa BLT DD lebih tepat sasaran. Karena Pemdes sendiri yang mendata siapa saja yang berhak menerima bantuan sosial Covid-19 itu.