Banyumas, Gatra.com – Pemerintah Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat melakukan studi tiru terkait iklim investasi di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Rombongan dipimpin Wakil Wali Kota Banjar, Nana Suryana.
Wakil Wali Kota Banjar didampingi Asda 2 Agus Nugraha, Kadis PUPR Tomi Subagja, Kepala Bapelitbangda Soni Harison, Kadisnaker Sunarto dan sejumlah pimpinan OPD lainnya.
Rombongan Pemkot Banjar ini diterima Sekda Purbalingga Herni Sulasti mewakili Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi, di room Graha Adiguna. Dalam kesempatan tersebut, Herni didampingi asisten 2 Sekda Agus Winarno.
Nana mengatakan, selama ini kotanya hanya dilewati orang berwisata ke Pangandaran. Sehingga sangat sedikit orang yang “membuang” rupiah di Kota Banjar. Bahkan untuk mendatangkan orang ke Banjar, hanya dapat dilakukan dengan menggelar even atau acara.
“Saya harus memaksa orang luar daerah untuk pergi ke Kota Banjar menyelenggarakan event, entah balap motor, ataupun even lainnya,” ucap dia.
Karena itu, lanjut dia, Pemkot Banjar melakukan studi tiru untuk mempelajari iklim investasi yang dikembangkan Purbalingga sehingga tiap tahun selalu ada investasi yang masuk.
Dalam paparannya, Sekda Herni menjelaskan kondisi umum Kabupaten Purbalingga di beberapa isu penting. Di antaranya terkait dengan investasi, kemiskinan dan masalah tenaga kerja/pengangguran.
Terkait iklim investasi, Kabupaten Purbalingga berupaya memberikan pelayanan terbaik dengan berbagai kemudahan berinvestasi, salah satunya dengan membangun Mall Pelayanan Publik (MPP).
“Dalam Mall Pelayanan Publik ini akan tergabung 23 instansi yang selama ini memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan 67 jenis pelayanan. Kantor pelayanan sementara di Gedung Korpri,” ucap Herni.
Sementara, terkait angka kemiskinan di Purbaligga, Herni menyebut, tren kemiskinan pernah tinggi, kemudian mengalami penurunan. Namun akibat pandemi Covid-19, angka kemiskinan di Purbalingga kembali merangkak naik. Angka kemiskinan di Purbalingga menjadi PR tersendiri bagi Pemkab Purbalingga karena masih di atas angka kemiskinan provinsi maupun nasional.
“Tingkat kemiskinan Purbalingga tahun 2021 sebesar 16,24%, sedangkan untuk provinsi Jawa Tengah 11,25% dan angka kemiskinan nasional 9,71%,” ungkap Herni.
Untuk menurunkan angka kemiskinan ini, ada beberapa langkah yang dilakukan Pemkab Purbalingga. Yakni membuat program penanggulangan kemiskinan seperti pemenuhan kebutuhan pokok, peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan, peningkatan akses dan layanan kesehatan dan peningkatan ekonomi masyarakat.
“Ada 62 desa prioritas lokus penanggulangan kemiskinan Kabupaten Purbalingga tahun 2022 dan kami libatkan PKRT untuk pendataannya,” jelasnya.
Sedangkan permasalahan pengangguran, dikatakan Herni baru-baru ini ada perusahaan rambut palsu yang mampu menyedot tenaga kerja hingga 20 ribu karyawan.
