Pati, Gatra.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Jawa Tengah, menyebut besaran tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebesar Rp1.750.000 per tahun atau Rp145.000 per bulan memang sangat kecil.
Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin mengatakan, honor sekecil itu sangat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan yang terus meningkat. Sehingga pihaknya bakal memperjuankan tuntutan para pengunjukrasa.
“Pada prinsipna dewan mendukung apa yang diperjuangkan BPD. Mungkin Perbup yang mengatur tunjangan itu kurang pas. Rp1.750.000 per tahun itu cocok untuk 7-9 tahun yang lalu, dan tidak untuk sekarang ini,” ujarnya di Kantor DPRD Pati, Kamis (16/6).
Dalam waktu dekat, DPRD bakal memanggil Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Sehingga BPD se kabupaten berjuluk Bumi Mina Tani tersejahterakan dan bisa melakukan pelayanan dengan baik.
“Kami mendukung kesejahteraan teman-teman BPD. Dalam waktu dekat kita undang TAPD untuk membahas hal ini,” jelasnya selepas beraudiensi dengan perwakilan peserta aksi.
Kasatpol PP Pati, Sugiyono yang ditunjuk untuk mewakili pemerintah kabupaten (Pemkab) Pati dalam audiensi mengatakan, bakal menyampaikan aspirasi demonstran kepada Bupati Pati Haryanto.
“Kami akan sampaikan aspirasi ke pemerintah daerah Bupati Pati. Untuk kenaikan Insya Allah ada sinyal positif, untuk besarannya kita belum tahu. Karena perlu proses yang panjang,” jelasnya.
Terkait ancaman sepeda motor dan stempel yang hendak dititipkan kepada pemerintah daerah. Disebutkannya jika dua benda tersebut adalah aset pemerintah desa (Pemdes) dan bukan kewenangan Pemkab untuk menerima dan bertanggungjawab.
“Sepeda motor dan stempel adalah aset pemerintah desa sehingga kita tidak bisa menerima untuk penitipan itu. Ditinggal monggo saja, tetapi kami tidak bertanggungjawab,” terangnya.
Setelah melakukan audiensi dengan eksekutif dan legislatif, para demonstran hanya menitipkan stempel BPD ke Pemkab. Sebagai bentuk mogok kerja. Lantaran tuntutan dinaikkannya tunjangan belum terpenuhi saat itu juga. Stempel akan diambil jika tuntutan terpenuhi.
Sebelumnya, sebanyak 2.800 anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Pati menggelar demonstrasi di depan Kantor Bupati dan DPRD Pati. Mereka menuntut agar tunjangan Rp145.000 per bulan atau 1.750.000 per tahun dinaikkan.
“Tuntutan kita agar ketua (BPD) honornya dinaikkan Rp1.000.000, wakil Ketua Rp900.000, dan anggota Rp800.000 atau 750.000 per bulan. Untuk itu kita bergerak melakukan demo damai. Karena tunjangan Rp1.750.000 per tahun, itu sangat tidak manusiawi, penerimaannya juga tidak sampai segitu karena dipotong pajak pula,” kata Anggota Asosiasi BPD Seluruh Indonesia (Abpedsi) Pati, Priyo Witanto.
