Jakarta, Gatra.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang berjalan dengan efektif, membuat aktivitas perekonomian kembali meningkat. Tercatat pada Kuartal 1-2022, pekonomian nasional dapat tumbuh 5,01% (yoy).
Airlangga memaparkan, realisasi anggaran Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional per 3 Juni 2022 telah mencapai Rp95,14 triliun atau 20,9% dari alokasi anggaran Rp455,62 triliun.
Kemudian, realisasi klaster program Penanganan Kesehatan sebesar Rp24,46 triliun (20,0%), Perlindungan Masyarakat sebesar Rp55,85 triliun (36,1%), dan Penguatan Pemulihan Ekonomi sebesar Rp14,83 triliun (8,3%).
"Perkembangan ekonomi luar biasa terjadi di Maluku, Maluku Utara, serta Sulawesi Tenggara karena kesuksesan hilirisasi nikel di sana. Selain itu, naiknya kondisi ekonomi Papua Barat terdorong oleh hilirisasi tembaga yang harganya juga sedang naik di dunia,” ungkap Airlangga dalam pembekalan dan pengarahan pada Rapat Koordinasi dengan Penjabat Kepala Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja Kementerian Dalam Negeri, Kamis (16/6).
Di samping itu, kenaikan harga-harga kebutuhan pokok juga perlu menjadi perhatian. Pemerintah Daerah perlu melakukan berbagai upaya stabilisasi harga kebutuhan pokok di masing-masing daerah.
Terdapat 21 Provinsi yang inflasinya pada Mei 2022 berada di atas rentang target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah (3%+1%), dan yang tertinggi adalah Kepulauan Bangka Belitung (6,97%). Sementara, Maluku Utara menjadi provinsi dengan realisasi inflasi bulan Mei 2022 yang masih berada di bawah rentang target nasional.
“Daerah dengan inflasi yang berada di atas rentang target perlu melakukan pengendalian harga agar daya beli masyarakat dapat terus dijaga dan menjaga pertumbuhan ekonomi tinggi, dan ini lebih banyak disebabkan volatile food. Jadi kebijakan harus terkoordinasi antara pusat dan daerah, apalagi Kepala Daerah juga berperan sebagai Ketua TPID," ujarnya.
Airlangga menilai kebutuhan pangan masyarakat juga harus dijaga dengan menjamin ketersediaan, keterjangkauan, serta keamanan dan kualitas pangan.
Mengenai percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Airlangga menjelaskan bahwa untuk implementasi jangka pendek yakni melalui pemberian additional cash transfer selama 3 bulan yang difokuskan pada 35 wilayah prioritas di 2021. Untuk jangka menengah diutamakan pada konvergensi program pemberdayaan dan bantuan sosial, pemberian additional cash transfer untuk RT miskin ekstrem yang diperluas ke 212 wilayah prioritas.
“Sekarang sedang di-update data social registries yang ditugaskan kepada BPS dan TNP2K. Kami harapkan tingkat kemiskinan ekstrem mendekati nol persen di akhir 2024,” ujarnya.
