Jakarta, Gatra.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Kartu Prakerja selama ini adalah salah satu program G to P (Government to People) yang paling masif dibandingkan negara-negara lain.
“Bahwa dalam pertemuan UNESCO di Marrakesh, setiap perwakilan dari hampir seluruh negara melaporkan upaya mencari jalan keluar untuk menghadapi tantangan dunia ke depan , dan Indonesia melalui Kartu Prakerja menjadi negara yang paling siap dalam menghadapi tantangan tersebut,” kata Airlangga dalam acara Temu Raya Kita Prakerja, Jumat (17/6).
“Dari hampir seluruh negara yang memaparkan yang paling siap dan sudah operasional, Insya Allah dari Indonesia melalui Kartu Prakerja,” tambahnya.
Airlangga mengungkapkan bahwa dalam pertemuan di Davos, Swiss akhir Mei lalu, saat bertemu dengan Perdana Menteri Belanda menyampaikan ketertarikannya kepada Kartu Prakerja dan berpendapat program serupa cocok direplikasi di negara-negara berkembang.
Tercatat sampai saat ini sebanyak 12,8 juta orang yang mengikuti program Kartu Prakerja dan 95 persennya telah menerima insentif. Dan itu juga merupakan bagian dari SDGs karena program ini dinikmati di 514 kabupaten kota se Indonesia.
Airlangga menjelaskan bahwa peserta Kartu Prakerja sudah tercatat sekitar 56 persennya yang tinggal di desa, 49 persen perempuan dan sekitar 3 persen penyandang disabilitas.
Ada sebanyak 27 persen dari penerima belum pernah punya rekening, namun 27 persen memilih menggunakan e-wallet sehingga ini menjadi program inklusi keuangan.
“Sebanyak 30 persen peserta yang sebelumnya menganggur kini telah bekerja atau berwirausaha, lalu 90 persen mengaku Kartu Prakerja membantu meningkatkan kompetensi, produktivitas dan meningkatkan daya saing,” ujarnya.
Sedangkan 66 persen lainnya menggunakan sertifikasi pra kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Terdapat pula 92 persen menggunakan dana bantuan sebesar Rp600 ribu untuk 4 bulan, untuk membeli pangan serta 70 persen untuk modal usaha.
Airlangga megungkapkan bahwa Kartu Prakerja juga didukung 171 lembaga pelatihan, 6 platform digital, 6 mitra pembayaran, 3 portal kerja dan 8 perguruan tinggi sebagai penilai dan pemantau.
Adapun program Kartu Prakerja juga telah dinilai lembaga eksternal seperti Centre for Strategic and International Studies (CSIS), perusahaan riset pasar dan konsultasi multinasional Ipsos, BPS, lalu United Nations Development Programme hingga World Bank dengan TNP2K.
“Program ini berdampak positif dalam peningkatan skill dan ke pekerjaan pesertanya dan ini mempertegas dampak positif dari program Kartu Prakerja,” katanya.
