Jakarta, Gatra.com – Save Our Soccer (SOS) menilai PT Liga Indonesia Baru (LIB) selaku panitia pelaksana Piala Presiden 2022 tak mampu menjalankan standard operating procedure (SOP) dengan benar. Selain itu, juga tidak mengantisipasi potensi membludaknya jumlah penonton.
Pernyataan ini disampaikan menyusul kematian dua suporter Persib (bobotoh) saat hendak menyaksikan pertandingan Grup C antara Persib melawan Persebaya di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jumat (17/6).
Dua bobotoh yang meninggal dunia adalah Sopiana Yusup (Bogor) dan Ahmad Solihin (Cibaduyut). Menurut Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Ibrahim Tompo, korban meninggal akibat terinjak-injak ketika berebut masuk stadion.
“Satu nyawa terlalu mahal untuk dikorbankan dalam pertandingan sepakbola, apalagi sampai dua orang meninggal dunia. Ini harus dievaluasi agar kejadian serupa tak terus berulang,” kata Koordinator SOS, Akmal Marhali, dalam keterangannya, Sabtu (18/6).
Menurut data SOS, Sopiana dan Solihin merupakan korban ke-77 dan 78 yang meregang nyawa sejak Liga Indonesia digelar pada 1994. Akmal menuturkan, hal ini tidak boleh dianggap remeh atau disebut sebagai kecelakaan sepakbola biasa.
Akmal mendesak pihak-pihak terkait menangani serius peristiwa ini agar tidak berulang lagi. Panitia harus bertanggung jawab atas kejadian ini dan diberikan sanksi tegas. Terlebih, turnamen ini mengatasnamakan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Sebagai event organizer, LIB paling bertanggung jawab atas jatunya korban nyawa. Sepakbola itu hiburan, bukan kuburan. Presiden Jokowi yang namanya dipakai sebagai judul turnamen harus melihat fakta ketidaksiapan LIB dan PSSI,” imbuh Akmal.
Akmal berpendapat turnamen ini dihentikan saja karena sudah tak memberikan hiburan ke masyarakat, malah menghadirkan duka. Hal ini juga dimaksudkan sebagai bentuk penghormatan kepada dua korban yang meninggal.
Dia menuturkan, LIB dan PSSI lebih baik fokus menyiapkan regulasi dan aturan kompetisi, ketimbang jadi event organizer turnamen pra musim. Upaya itu penting dilakukan agar saat kompetisi berjalan semua sudah siap 100% dan tak ada masalah di tengah jalan.
“Regulasi suporter menjadi faktor penting yang harus dibuat dan disosialisasikan kepada suporter, agar terbangun kesadaran bersama untuk dilaksanakan di kompetisi sepakbola Indonesia,” ujarnya.
Menurut Akmal, regulasi yang pasti dan kuat dengan sanksi keras tanpa “negosiasi” menjadi kunci untuk mempercepat pembangunan industri sepakbola Indonesia masa depan. Di samping itu, FIFA Security dan Safety Stadium Regulation perlu disosialisasikan.
Suporter harus mendapatkan edukasi terkait regulasi, rule of the games, dan pemahaman ihwal hal-hal yang boleh dan haram saat menonton satu pertandingan. Football Spectator Act (FSA) yang diberlakukan di Inggris pada 1989 untuk mencegah holiganisme perlu dicontoh dan diberlakukan.
FSA mewajibkan seluruh suporter di Inggris punya kartu keanggotaan dari klub yang mereka dukung. Upaya ini bertujuan untuk database, sehingga suporter yang bikin rusuh bisa dengan mudah diidentifikasi.
“Mereka akan dicabut kartu anggotanya, dan tidak boleh menonton pertandingan seumur hidup di stadion bila dinyatakan bersalah,” katanya.
Dia menjelaskan, FSA juga mengatur Badan Otoritas Lisensi yang bertugas memberi atau mencabut izin sebuah stadion untuk menyelenggarakan pertandingan. Kewenangan besar ini diberikan agar tak ada lagi stadion yang tingkat keamanannya rendah.
“PSSI bersama LIB harus kembali ke tugas pokoknya, yaitu segera membuat regulasi suporter dan mensosialisasikan FIFA Security and Safety Stadium Regulation agar kompetisi bisa berjalan aman dan lancar. Bukan malah jadi event organizer Piala Presiden,” tegasnya.
