Home Regional Pemkot Pekalongan Masih Tunggu Distribusi Vaksin Ternak

Pemkot Pekalongan Masih Tunggu Distribusi Vaksin Ternak

Pekalongan, Gatra.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan, Jawa Tengah masih menunggu pendistribusian vaksin hewan ternak. Pemberian vaksin ini diperlukan karena sudah ratusan hewan ternak di Kota Batik yang terinfeksi penyakit mulut dan kuku (PMK).

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan, Muadi mengatakan, Kementerian Pertanian sudah mulai mendistribusikan vaksin hewan ternak ke beberapa daerah sejak 14 Juni. Namun pihaknya masih menunggu pendistribusian vaksin tersebut ke Kota Pekalongan.

"Sampai saat ini kami belum mendapatkan informasi terkait kapan dan jumlah vaksin PMK yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk peternak di Kota Pekalongan," kata Muadi, Selasa (21/6).

Menurut Muadi, vaksinasi hewan ternak diprioritaskan bagi daerah-daerah zona merah atau kasus penyebaran PMK-nya tinggi, seperti di Aceh dan Jawa Timur. Di dua daerah itu, kasus PMK pertama kali muncul.

"Kami masih menunggu informasi dan instruksi lebih lanjut untuk distribusi vaksin PMK ini," ujar dia.

Dia berharap vaksin tersebut bisa segera didistribusikan ke Kota Pekalongan. Pemberian vaksin menjadi salah satu upaya mencegah dan menekan penularan PMK pada hewan-hewan ternak, terutama menjelang Iduladha.

Sejauh ini di Kota Pekalongan terdapat 124 ekor hewan ternak yang suspek PMK. Dari jumlah itu, 58 ekor di antaranya dinyatakan sembuh, serta 24 ekor hewan sisanya mati atau dijual.

"Salah satu upaya untuk mencegah penularan PMK adalah hewan hewan ternak ini bisa ditingkatkan imunitasnya seperti manusia di tengah pandemi Covid-19 wajib divaksin. Pada hewan ternak pun untuk mencegah penyebaran PMK perlu divaksin," ujarnya.

Meski belum ada vaksin, Muadi meminta peternak untuk tidak panik terkait wabah PMK. Dia menyebut pemkot sudah membentuk Tim URC (Unit Reaksi Cepat) untuk mengantisipasi penyebaran PMK.

"Sehingga begitu ada laporan dari masyarakat yang hewan ternaknya terindikasi suspek PMK bisa langsung ditindaklanjuti untuk penanganannya sedari dini. Pemerintah serius dalam menangani PMK," ujarnya.

1030