Jakarta, Gatra.com - Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDI Perjuangan, Bambang Wuryanto, memastikan seluruh kader partai tidak punya wewenang dalam menentukan kandidat di Pilpres 2024.

Pria yang akrab disapa Bambang Pacul itu menerangkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memiliki hak prerogatif menentukan capres-cawapres. 

Dia menyebut bahwa sebagai partai yang taat hukum, seluruh kader PDIP tidak akan melangkahi kewenangan ketua umum untuk mengambil langkah strategis yang merupakan amanah Kongres.

"Kewenangan itu ada di Ibu Ketua Umum, kan, gitu bos. Jadi sudah clear. Capres dan cawapres tidak ada dalam pembahasan komisi pemenangan pemilu dalam Rakernas ini," jelas Bambang Pacul di sela-sela Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II PDIP di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu, (22/6).

Ketua Komisi III DPR RI itu menerangkan seluruh ketua DPP partai juga ditunjuk Megawati untuk melaksanakan tugas kepartaian, termasuk dirinya sebagai Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu.

Sebagai petugas partai, Bambang Pacul pada Rakernas kali ini hanya mendapatkan perintah dari Megawati untuk membahas pileg dan pilpres. "Tetapi tidak capres dan cawapres," kata dia.

Pembahasan Pilpres, kembali ditegaskan Bambang Pacul, hanya sebatas strategi pemenangan dan konsolidasi kekuatan di akar rumput. Mengenai materi strateginya, sekretaris Fraksi PDIP di DPR itu merahasiakannya.

"Strategi pemenangan pemilu dengan basis pemenangan gotong royong. Bagaimana pelaksanaannya? Itu sudah dibahas dan clear. Mungkin itu jadi rekomendasi putusan, keluarkan SK, maka akan bergerak dengan cara itu," tandas Bambang.