Solusinya sederhana; buka ekspor tanpa syarat, bikin pungutan yang tak memberatkan.

Begitu Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawitnya cuma dihargai Rp500 perkilogram lepas lebaran lalu, Jon Simamora langsung memutuskan tidak lagi memanen hasil tanaman kelapa sawitnya yang sudah berumur 8-9 tahun itu.

Dan sejak lepas lebaran itu pula, ayah dua anak sudah tak pernah lagi datang ke kebunnya yang seluas tiga hektar di kawasan Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu itu.

"Saya memilih mencari sumber pendapatan baru. Ngurus kebun yang ada bikin kesal saja. Enggak balik modal," datar suara lelaki 47 tahun ini saat berbincang dengan Gatra.com, di salah satu sudut Kota Bengkulu, dua hari lalu.

Padahal, sebelum petaka nyungsepnya harga TBS terjadi secara nasional, tiap bulan Sekretaris DPW Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Provinsi Bengkulu ini masih rutin mengangkut sekitar 9 ton TBS dari kebun tadi.

Dikali Rp3000 saja perkilogram, pundi-pundi Jon sudah diguyur duit sekitar Rp27 juta. "Sekarang, ongkos produksi Rp1800 perkilogram, harga jual TBS cuma Rp500. Nggak masuk lagi. Buah tak dipanen pasti akan beresiko terhadap tanaman. Begitu buah membusuk di pohon, akan jadi racun. Tapi ya itu tadilah, mau gimana lagi," katanya.

Di Provinsi Bengkulu, bukan cuma Jon yang memilih tak panen hasil kebun lagi. Hampir semua petani swadaya di enam kabupaten penghasil sawit di 'Bumi Raflesia' itu, membikin keputusan yang sama.

"Kalaupun ada yang terus memanen sawitnya, itu hanya terpaksa lantaran sudah kadung terikat dengan cicilan kredit," ujarnya.

Apa yang dibilang Jon ini agaknya tak mengada-ada. Sebab kemarin, Ketua Umum DPP Apkasindo, Gulat Medali Emas Manurung merinci bahwa sepanjang Mei-Juni 2022, TBS petani sawit yang membusuk di 22 provinsi, sudah mencapai 967.680 ton.

"Ini setara dengan 193.536 ton CPO. Setara dengan 170 juta liter minyak goreng (migor). Setara dengan 85% kebutuhan migor dalam sebulan yang mencapai 200 juta liter," ayah dua anak itu merinci.

Kondisi petani sawit saat ini kata doktor ilmu lingkungan Universitas Riau ini sangat memprihatinkan. Harga TBS petani swadaya cuma Rp800 dan Rp1200 untuk petani yang bermitra dengan PKS. "Harga sawit petani swadaya tadi akan menjadi lebih rendah bila dijualnya ke pengepul. Hanya dihargai sekitar Rp300-Rp600 per kilogram. "Padahal biaya produksi sudah antara Rp1850-Rp2250 perkilogram," terangnya.

Soal anjloknya harga TBS itu, semula petani masih menyalahkan Pabrik Kelapa Sawit (PKS). PKS dianggap sengaja membeli TBS petani dengan harga murah. Termasuk saat PKS memilih untuk sama sekali tidak membeli TBS petani, atau membuka tutup penerimaan TBS, sempat dianggap permainan PKS.

"Tapi setelah PKS memberikan penjelasan dan bahkan menunjukkan kalau tanki timbunnya sudah penuh lantaran Crude Palm Oil (CPO) belum terjual, kami jadi maklum," katanya.

Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu, Ricky Gunarwan, mengamini apa yang dibilang Jon. Dia bersama anak buahnya malah rutin memelototi tanki timbun PKS yang ada.

"Tanki timbun PKS-PKS itu memang sudah penuh. Kalau dalam kondisi seperti itu dipaksa terima TBS, CPO nya mau ditaruh dimana? CPO yang lama saja asamnya sudah tinggi, sudah mencapai 5,2. Padahal normalnya 3," cerita ayah 4 anak ini kepada Gatra.com di ruang kerjanya dua hari lalu.

Yang membikin Ricky semakin miris, gara-gara distribusi TBS sudah tak normal, banyak TBS petani tak layak lagi disebut TBS lantaran sudah berhari-hari antri di pabrik. Begitu TBS dibongkar, TBS itu sudah berasap.

Gulat sendiri bilang, tidak adanya kepastian kapan waktu menjual CPO dengan harga yang pantas, membuat PKS terpaksa membeli TBS dengan harga rendah.

"Begitu juga dengan refinery yang cuma sanggup membeli CPO 50% di bawah harga referensi Kemendag. Alasannya sama. Stok masih sangat tinggi gara-gara ekspor belum lancar. Sudahlah ekspor tak lancar, beban yang musti ditanggung tinggi pula. Katakanlah Pungutan Ekspor (PE) USD200, Bea Keluar (BK) USD288 dan Flush Out (FO) USD200. Yang terakhir ini adalah ganjaran bagi eksportir yang tak mau memenuhi DPO dan DMO," Gulat merinci.

Maka Gulat maupun Ricky seolah telah bersepaham kalau pangkal masalah dari rendahnya harga TBS ini adalah ulah beban pungutan yang tinggi dan kran ekspor yang masih mampet.

Tahu pangkal masalahnya seperti itu, DPP Apkasindo pun langsung mengomandoi 22 DPW Apkasindo se-Indonesia untuk mendatangi para petinggi yang bersentuhan dengan nasib mereka di Jakarta.

Kepala Staf Presiden (KSP), Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun), Menteri Perdagangan, Menko Marves, hingga Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), sudah didatangi. Aksi keprihatinan juga sudah dilakukan.

Pemerintah Provinsi Bengkulu sendiri kata Ricky juga sudah melakukan apa yang bisa dilakukan demi menyudahi penderitaan petani setelah sebelumnya telah berkirim surat kepada Presiden Jokowi, meminta agar larangan ekspor dicabut.

Tapi sayang, pangkal masalah itu rupanya tak juga benar-benar diberesi pembantu Presiden Jokowi di Jakarta. Yang ada malah surat edaran agar PKS membeli TBS petani minimal Rp1600 perkilogram yang muncul. Ricky pun gusar.

"Saya sempat protes ke salah seorang direktur di Kementan; janganlah bikin kebijakan yang menyusahkan kami di daerah pak...saya bilang begitu. Saya juga bilang kepada Bapak Gubernur Bengkulu; kalau masyarakat sempat membaca aturan wajib beli minimal Rp1600 ini, gejolak akan muncul pak," makin dalam lelaki yang sudah 11 tahun menjadi Kadis TPHBun Provinsi Bengkulu ini cerita.

Aturan wajib beli Rp1600 itu kata lelaki 58 tahun ini dibarengi pula dengan ancaman pabrik akan ditutup jika tak mematuhi aturan itu. "Masih mau saja pengusaha menerima TBS masyarakat, itu sudah syukur. Ini malah diancam tutup, enggak ditutup saja mereka sudah tutup sendiri kok," katanya.

Meski bertentangan dengan batinnya, Ricky tetap menyebarluaskan surat edaran itu ke 48 PKS yang adi Bengkulu. "Mau gimana lagi, nanti dibilang pula kami buang badan. Yang pasti kebijakan wajib membeli minimal Rp1600 per kilogram itu enggak pas untuk situasi dan kondisi sekarang," ujarnya.

Kebijakan yang kayak begitu kata Ricky bisa dilakukan kalau dalam situasi normal, ada pabrik yang nakal. Misalnya di pabrik A harga Rp1300, di pabrik B Rp800. Nah, aturan bersanksi kayak tadi bisa diberlakukan.

"Tapi kalau harga rendah tadi merata di semua PKS, gimana mau menindak? Lagi-lagi saya bilang, dalam kondisi sekarang, enggak ditutup saja PKS itu, mereka sudah akan tutup sendiri," katanya.

Bagi Ricky, persoalan yang ada sekarang sebenarnya sepele. Tapi dibikin rumit. Lebarkan di 'muara', kurangi pungutan, maka masalah akan beres.

"Besaran pungutan itu sangat memberatkan. Ujung-ujungnya petani yang paling tertekan," katanya.

Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Bengkulu, John Irwansyah Siregar, tak menampik apa yang dibilang Ricky mau pun Gulat tadi.

"Yang jelas, harga CPO itu ditentukan oleh industri hilir. Kami enggak pernah memainkan harga. Apalagi mayoritas kami adalah penjual lokal. Dan satu lagi, berapa pun harga yang ada saat ini, enggak akan ada artinya jika kontrak baru penjualan CPO tidak ada. Gimana kita mau jual CPO kalau kontrak enggak ada," ujar ayah tiga anak ini.

Abdul Aziz