Jakarta, Gatra.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan perlunya pengembangan sorgum dilakukan sebagai upaya menjaga ketahanan pangan nasional, di tengah pelarangan ekspor gandum oleh 9 negara eksportir hingga akhir Desember 2022.
“Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengarahkan jajarannya membuat peta jalan pengembangan produksi dan hilirisasi sorgum dalam negeri hingga tahun 2024. Bapak Presiden Joko Widodo meminta agar dibuatkan roadmap sampai 2024," ujar Airlangga di Jakarta, Jumat (5/8).
Hingga Juni 2022, kata Airlangga, realisasi luas tanam sorgum telah mencapai 4.355 hektar yang tersebar di 6 provinsi.
"Kami monitor ada 9 negara melakukan pelarangan ekspor gandum, dengan demikian kita harus kembangkan tanaman pengganti dari gandum," ungkapnya.
Menurut Airlangga, dalam peta jalan sorgum 2024, Presiden Jokowi juga meminta agar Kabupaten Waingapu di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi prioritas.
Dalam peta jalan tersebut, Airlangga menyebut sasaran luas tanam sorgum pada 2023 seluas 30.000 hektar di 17 provinsi dengan estimasi produksi 115.848 ton. Sementara di tahun 2024, luas tanam sorgum ditargetkan mencapai 40.000 hektar dengan estimasi produksi mencapai 154.464 ton.
Selain itu, pemerintah juga berencana mengintegrasikan pilot project penanaman sorgum dengan peternakan sapi dan industri bioetanol.
"Presiden juga meminta kepada Kementerian Pertanian (Kementan) untuk menyiapkan alsintan dan ternak sehingga ekosistem dapat terbentuk di Kabupaten Waingapu," katanya.
Airlangga menyebut, kementerian yang dipimpin juga akan mempersiapkan peta jalan industri hilirisasi sorgum tersebut, bersama Kementerian BUMN dan Kementerian ESDM.
"Salah satu offtaker (pembeli) yang dipertimbangkan Pemerintah adalah industri pakan ternak, dimana industri pakan ternak bahan bakunya 50% jagung dan 50% protein lain. Tentu protein lain ini salah satunya adalah sorgum yang juga bisa dijadikan untuk offtake pakan ternak," jelas Airlangga.
Selama ini, kata Airlangga, sudah ada 8 industri kecil dan menengah pakan ternak yang menjadi pasar tradisional bagi sorgum.
Dalam peta jalan pengembangan sorgum ini, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) turut dilibatkan, khususnya untuk mengembangkan varietas sorgum. Selain itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memberikan andil dalam mempersiapkan kebutuhan air berupa irigasi maupun embung di klaster pertama pilot project sorgum di NTT.
"Dalam klaster pertama tersebut diharapkan dalam 100 hari bisa dievaluasi karena tanaman ini adalah tanaman yang sifatnya 3 bulanan," katanya.
